Apa Kabar Indonesia

WASHINGTON, KOMPAS.com — FBI dan Keamanan Nasional Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan nasional tentang ancaman Al Qaeda terhadap pesawat-pesawat kecil, beberapa hari menjelang peringatan 10 tahun serangan teroris pada 11 September.

Pihak berwenang Amerika seperti dikutip The Sunday Times,  Minggu (4/9/2011), mengatakan, tidak ada ancaman teroris yang spesifik ataupun yang kredibel pada peringatan 10 tahun serangan terhadap World Trade Centre dan Pentagon. Namun, mereka telah meningkatkan keamanan nasional sebagai langkah pencegahan.

Peringatan, yang dikeluarkan menjelang akhir pekan lalu, menyebutkan teroris kemungkinan menyewa pesawat pribadi dengan muatan bahan peledak.

BEIJING, KOMPAS.com — Gempa bumi berkekuatan 4,3 skala Richter mengguncang wilayah perbatasan antara kota Dujiangyan dan Wenchuan di barat daya Provinsi Sichuan, China, Minggu (4/9/2011) pukul 12.13 waktu Beijing.

Pusat Jaringan Gempa Nasional China seperti dikutip Shanghai Daily hari Minggu siang menyebutkan, pusat gempa berada di kedalaman 15 km pada posisi 31,3 derajat Lintang Utara dan 193,6 derajat Bujur Timur.

Wenchuan pernah diguncang gempa berkekuatan 8,9 skala Richter pada 12 Mei 2008 silam, yang menewaskan 87.000 orang.

KOMPAS.com — Sebuah pesawat ringan Yak-52 jatuh di Yegoryevsk, sekitar 50 kilometer dari ibu kota Rusia, Moskwa. Insiden pada Jumat (26/8/2011) itu sebagaimana warta Xinhua mengakibatkan sedikitnya dua korban tewas.

Pihak berwajib yang melakukan investigasi berkesimpulan kalau pesawat naas tersebut gagal terbang lebih tinggi. Pesawat itu kemudian terempas ke landasan.

MUMBAI, KOMPAS.com — Sedikitnya 15 orang tewas setelah bus yang mereka tumpangi terjun ke sungai di Negara Bagian Uttarakhand di India utara, Minggu (4/9/2011).

Sementara delapan orang masih hilang dan 12 orang luka-luka dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Hingga sore tadi, bus itu belum dapat ditemukan dan usaha pencarian korban yang hilang masih terus dilakukan.

Bus naas itu sedang dalam perjalanan ke Dehradun dari Katiyal ketika terjun ke dalam sungai.

ATHENA, KOMPAS.com- Pemerintah Yunani segera menjual kepemilikan sahamnya di kilang minyak terbesar di negeri itu, Hellenic Petroleum, dalam waktu dekat ini, atau lebih cepat dibandingkan rencana sebelumnya. Penjualan ini merupakan bagian dari pertukaran kebijakan dengan langkah penalangan yang dilakukan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Uni Eropa senilai 110 miliar euro untuk menekan dampak krisis keuangan di kawasan itu.

"Rencana kami untuk Hellenic Petroleum adalah menjual kepemilikan saham pada triwulan pertama 2012 atau lebih cepat lagi," ujar Menteri Lingkungan Yunani George Papaconstantinou kepada surat kabar Yunani di Athena, Sabtu (3/9/2011), seperti dilaporkan kantor Berita Reuters.

Yunani menargetkan pendapatan 50 miliar euro dari hasil privatisasi hingga tahun 2015. Salah satu sumber pendapatan itu adalah privatisasi atas 35,5 persen saham di Hellenic Petroleum.

Hellenic Petroleum beroperasi sebagai kilang minyak di Yunani dan kawasan Macedonia. Nilai kapitalisasi pasar Hellenic Petroleum adalah 1,8 miliar euro.

Selain menjual Hellenic Petroleum, program privatisasi lain yang sudah masuk ke daftar pemerintah Yunani adalah penjualan 55 persen saham pada perusahaan gas alam DEPA.

Selain itu, penjualasan saham di operator penambang gas alam sebanyak 31 persen DESFA. Keduanya diharapkan akan terjual pada triwulan IV 2011. 

JAKARTA, KOMPAS.com — Ambrolnya pintu limpasan saluran pembuangan Tarum Barat/Kalimalang ke saluran Kali Buaran berikut sebagian tanggulnya di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, sejak Rabu (31/8/2011) malam, membuat pihak Istana Kepresidenan, Jakarta, melakukan penghematan air.

Pasokan air untuk Istana Kepresidenan dan Istana Wakil Presiden, Kantor Gubernur DKI Jakarta, serta Gedung DPR RI turut terganggu akibat ambrolnya pintu limpasan dan tanggul tersebut. "Upaya penghematan air dilakukan seraya mengimbau lingkungan Istana Kepresidenan untuk (menggunakan air) seperlunya saja," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan, Jumat (2/9/2011).

Pada Jumat ini, menurut keterangan seorang petugas Palyja, Odor Hutabarat, Palyja telah memasok air sebanyak dua kali. Pada setiap pengiriman, truk air Palyja membawa 10.000 liter air. Sementara itu, pada Kamis malam kemarin, perusahaan air tersebut telah memasok air sebanyak 15 kali atau setara 150.000 liter air. Dengan demikian, sejak Kamis malam hingga Jumat ini, Palyja telah memasok sekitar 170.000 liter air.

Julian mengatakan, pelaksanaan penghematan air berhasil sehingga Istana Kepresidenan tidak mengalami kekurangan pasokan air. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun tak berencana berkantor di kediamannya di Puri Cikeas Indah akibat keterbatasan pasokan air ini.

Julian mengatakan, Istana Kepresidenan menerima informasi bahwa kerusakan pintu limpasan dan sebagian tanggul tersebut akan diperbaiki Ditjen Cipta Karya dan Kementerian Pekerjaan Umum selama tiga hari. Di ruang wartawan Istana Kepresidenan, yang kerap disebut bioskop, aliran air mati. Petugas di sana hanya menyediakan sebuah ember berisi air.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Mahkamah Rayuan (Mahkamah Agung) Malaysia menjatuhkan vonis bebas dari hukuman gantung, dalam kasus narkotika kepada kapten kapal barang Husin Sitorus (62), warga Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Hakim menilai dakwaan jaksa lemah, karena tak pernah meminta kesaksian tiga orang yang juga berada di kapal yang sama.

Demikian disampaikan pengacara Husin Sitorus, Sebastian Cha, dari Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (26/8/2011). Sebastian merupakan pengacara yang aktif membela hak buruh migran di semenanjung Malaysia.

Husin Sitorus ditangkap pada 22 Oktober 2004, saat mengendalikan kapal barang di perairan Selat Klang Selatan, Malaysia. Dia dituduh terlibat penyelundupan ganja 143,9 kilogram yang ditemukan di kapalnya.

Majelis hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor, menjatuhkan hukuman mati. Sebastian kemudian mendaftarkan kasasi ke Mahkamah Rayuan di kompleks pemerintahan Malaysia di Putrajaya.

Majelis hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri atas Datuk Ramly bin Haji Ali, Datuk Azahar bin Haji Ma'ah, dan Datuk Syed Helmy bin Syed Ahmad kemudian mendengarkan penjelasan Sebastian pada Kamis (25/8/2011).

Majelis memandang Husin Sitorus tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap keberadaan ganja, karena jaksa tak pernah memintai kesaksian tiga orang lain yang ada di kapal Husin.

Berdasarkan temuan ini, majelis hakim Mahkamah Rayuan menyatakan jaksa gagal membuktikan dakwaan primer kasus Husin Sitorus. Majelis memerintahkan agar vonis Mahkamah Tinggi dikesampingkan.

Menurut Sebastian, pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur segera berkomunikasi dengan pejabat imigrasi setempat, untuk mengurus pemulangan Husin ke Tanah Air.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapal layar KRI Dewa Ruci memang memiliki "roh" yang mampu memikat banyak orang. Ribuan masyarakat China di Guang Zhou, China, tertib berbaris untuk masuk ke KRI Dewa Ruci saat KRI Dewa Ruci berada di Guangzhou dalam pelayaran.

Mereka cukup antusias ingin melihat dan mengenal KRI Dewa Ruci. "Saya heran, masyarakat China di Guang Zhou antre mau melihat dan memasuki KRI Dewa Ruci," kata seorang taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) yang ikut dalam pelayaran di China, Pandu Indramanto.

Sejak 5 Juli 2011, KRI Dewa Ruci menempuh pelayaran dari Surabaya-Filipina-China-Thailand-Batam, dan kembali ke Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2011. Antusiasme masyarakat China dapat dipahami karena sebelum KRI Dewa Ruci tiba di Guang Zhou, pemberitaan di koran lokal sudah muncul.

Mungkin, pemberitaan KRI Dewa Ruci yang diterpa badai saat akan memasuki China pun sudah menyebar meluas sehingga menambah rasa ingin tahu masyarakat China.

Masyarakat di banyak negara sebenarnya cukup mengenal KRI Dewa Ruci, seperti beberapa negara di Eropa. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat pun mengundang KRI Dewa Ruci untuk mengikuti acara peringatan hari Kemerdekaan AS tahun 2012.

Apa keunikan KRI Dewa Ruci sehingga seringkali mendapat sambutan yang meriah di beberapa negara?

Keunikan KRI Dewa Ruci sebenarnya terletak pada ketangguhan kapal dan para awak kapal (ABK) untuk berlayar dan menempuh berbagai samudera, teluk, dan selat di belahan dunia.

Ketangguhan, keberanian, dan sikap pantang menyerah para ABK KRI Dewa Ruci ternyata selama ini menjadi ujung tombak kesuksesan pelayaran KRI Dewa Ruci.

Dukungan ABK yang bekerja di dapur, di bagian mesin, di bagian navigasi, dan layar menjadi kekuatan dalam pelayaran KRI Dewa Ruci ke penjuru dunia untuk melakukan misi sebagai duta wisata dan duta diplomatik (soft diplomacy).

Kopral Dua Dodi, ABK di bagian dapur, mengungkapkan, memasak untuk para taruna, abk, dan perwira harus dilakukan setiap hari. "Namun, kalau ombak besar, ABK tidak bisa memasak karena barang-barang dan makanan bisa jatuh semua," katanya.

Sebagai pengganti, para ABK, taruna, dan perwira pun harus makan makanan kaleng yang disiapkan. Dukungan ABK menjadi penting dalam setiap pelayaran juga terlihat dari peran bintara yang bekerja di KRI Dewa Ruci. Misalnya, Bintara Utama Johanes Satoro.

Johanes Satoro sudah bekerja di KRI Dewa Ruci sejak tahun 1990. Johanes Satoro cukup menguasai bagian-bagian kapal, termasuk layar. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pemberian uang insentif bagi para ABK yang lebih besar.

Peran ABK untuk mendukung misi KRI Dewa Ruci sebagai duta wisata dan duta diplomatik sangat besar. Saat ini, dalam setiap pelayaran, ABK memang telah mendapat uang saku sebesar 15 dollar Amerika Serikat (AS). Uang sebesar 15 dollar AS per hari itu diberikan hanya pada waktu KRI Dewa Ruci bersandar di suatu negara.

Jadi, jika KRI Dewa Ruci bersandar di Perancis selama 3 hari, ABK hanya mendapat 45 dollar AS atau senilai Rp 360.000 dengan kurs Rp 8.000. Uang sebesar Rp 360.000 memang kurang jika ABK harus sedikit membeli barang-barang kebutuhan pribadi. Apalagi, uang itu harus dibawa pulang untuk keluarga.

Kapal pengganti
Daya tarik KRI Dewa Ruci tidak terlepas juga dari kehadiran para taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) dalam pelayaran ke luar negeri. Taruna AAL dapat mempraktikkan ilmu pelayaran, seperti astronomi, navigasi, komunikasi, dan kebaharian. Misalnya, taruna dapat mempraktikkan penggunaan tali temali layar secara manual.

Selain itu, dalam kunjungan ke banyak negara, para taruna juga mempraktikkan berbagai kesenian dan ketrampilan, seperi drum band, tarian-tarian tradisional, atau cocktail party di atas KRI Dewa Ruci.

Sayangnya, umur KRI Dewa Ruci sudah cukup tua. KRI Dewa Ruci diproduksi HC Stulcken Sohn di Hamburg, Jerman, tahun 1953. KRI Dewa Ruci kemudian masuk ke jajaran TNI AL. Memang ada wacana di jajaran TNI AL untuk mengganti kapal KRI Dewa Ruci.

"Rencana untuk menggantikan KRI Dewa Ruci itu sudah lama saya dengar. Namun, belum terrealisasikan," kata Komandan KRI Dewa Ruci Letkol Haris Bima.

Jika pimpinan TNI AL atau pemerintah ingin mengganti KRI Dewa Ruci, kapal pengganti sebaiknya tetap mempertahankan kekhasan atau keunikan yang dimiliki KRI Dewa Ruci.

Kekhasaannya adalah peralatan kapal, seperi layar, yang mengandalkan cara-cara tradisional dan manual. Dengan demikian, para taruna tetap dapat belajar kekompakan, kebersamaan, keberanian, dan memiliki karakter sebagai pelaut yang ulung.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin membenarkan, dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yakni Dadong Irbarelawan dan I Nyoman Suisanaya, berserta kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati, yang disangka melakukan percobaan penyuapan terhadap Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam surat penahanan terhadap Dharnawati, tertulis bahwa, "Kalau percobaan penyuapan pasti menyebutkan nama orang yang akan dicoba disuap," kata Jasin melalui pesan singkat, Jumat (2/9/2011).

Dharnawati, Dadong, dan Nyoman tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terpisah sesaat setelah diduga bertransaksi suap pekan lalu. Bersamaan dengan penangkapan, KPK menyita uang Rp 1,5 miliar dalam kardus durian yang ditemukan di kantor Dadong di gedung Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) Jakarta sebagai alat bukti.

Ketiganya lantas ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Dadong mendekam di Rumah Tahanan Cipinang, Nyoman di Rumah Tahanan Polda Metrojaya, sementara Dharnawati di Rumah Tahanan Pondok Bambu.

Sebelumnya kuasa hukum Dharnawati, yakni Farhat Abbas, mengungkapkan, dalam surat penahanan kliennya disebutkan bahwa dana Rp 1,5 miliar untuk Muhaimin. "Diduga secara bersama-sama ketiganya menyuap menteri padahal belum tentu menteri menerima atau menyuruh ya," ujar Farhat.

Namun, Farhat membantah adanya uang dari Dharnawati ke Muhaimin. Menurut dia, kliennya tidak mengenal Muhaimin dan tidak pernah memberikan uang kepada Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Saat ditanya soal uang Rp 1,5 miliar yang menjadi alat bukti suap, Farhat mengatakan bahwa uang itu merupakan pinjaman dari Dharnawati kepada dua pejabat Kemenakertrans. Kedua pejabat itu, lanjut dia, meminjam uang untuk tunjangan hari raya Lebaran setelah tidak berhasil meminta fee kepada Dharnawati.

Diakui Farhat, kliennya sempat dimintai fee 10 persen dari nilai proyek oleh dua pejabat Kemenakertrans itu. Menurut dua pejabat itu, kata Farhat, fee untuk mengurus pemenangan PT Alam Jaya Papua sebagai pelaksana proyek program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) ke Muhaimin dan ke DPR. "Mereka (Dadong dan Nyoman) menjual nama Muhaimin," ungkap Farhat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami temuan BlackBerry di sel tahanan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. KPK belum dapat memastikan darimana Nazaruddin mendapat BlacBerry dan siapa-siapa yang berkomunikasi dengan Nazaruddin melalui BlackBerry itu.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di Jakarta, Jumat (26/8/2011). "Waktu penyidik menjemput Nazaruddin di Rutan Brimob untuk diperiksa kemarin di KPK memang ditemukan BlackBerry di ruang tahanan Nazaruddin," kata Johan.

Saat ini, lanjut Johan, KPK masih mendalami darimana Nazaruddin mendapatkan BlackBerry. "Saya belum tahu siapa yang memberi. Yang berhubungan dengan Nazaruddin bisa keluarga atau pengacara," katanya.

Johan juga belum dapat memastikan siapa-siapa yang telah berkomunikasi dengan Nazaruddin melalui BlackBerry yang diperoleh.

Sebelumnya, Johan sempat menjelaskan bahwa alasan penahanan Nazaruddin di rutan Mako Brimob karena alasan keamanan. Tahanan Mako Brimob dinilai merupakan tahanan dengan keamanan yang ketat (maximum security).

Selain untuk tahanan tersangka kasus korupsi, tahanan Mako Brimob juga digunakan untuk menahan tersangka dalam kasus terorisme, termasuk tersangka kasus terorisme Umar Patek yang ditangkap di Pakistan.

Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam mengatakan, pihaknya akan mengusut jika ada temuan BlackBerry di ruang tahanan Nazaruddin. 

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sebuah BlackBerry berwarna putih milik tersangka kasus dugaan suap wisma atlet, Muhammad Nazaruddin, dari sel tahanannya di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, BlackBerry itu ditemukan dan disita penyidik, Kamis (25/8/2011) kemarin, saat menjemput Nazaruddin di sel blok B. "Disita waktu di ruang tahanan, diamankan kemarin," kata Johan melalui pesan singkat, Jumat (26/8/2011).

Penemuan BlackBerry dalam sel ini, lanjut Johan, akan menjadi pertimbangan KPK apakah akan mengabulkan permintaah pindah tahanan yang diajukan Nazaruddin atau tidak. Seperti diketahui, Nazaruddin minta dipindahkan dari Rutan Mako Brimob.

Jika tidak dipindahkan, Nazaruddin mengancam bungkam. "Kita dalami dulu, ini bisa jadi pertimbangan," ucap Johan.

Perihal BlackBerry dalam tahanan itu juga pernah ditanyakan penyidik kepada Nazaruddin. Namun, mantan anggota DPR itu enggan bicara dengan mengaku lupa.

Sementara kuasa hukum Nazaruddin, yakni Afrian Bonjol, saat dimintai konfirmasi wartawan mengaku belum mengetahui perihal penyitaan itu.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Istana Kepresidenan menjamin open house yang digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan pada Idul Fitri 2011 tak akan menimbulkan korban lagi.

Pada tahun lalu, seorang tunanetra, Jhony Malela (45), tewas akibat berdesak-desakan di pintu gerbang Sekretariat Negara. Tahun ini open house akan kembali digelar di tempat yang sama pada pada Selasa (30/8/2011).

"Belajar dari pengalaman tahun lalu, tentu sudah disiapkan langkah untuk tidak terulang lagi. Ada pengaturan yang lebih baik agar mereka tidak berdesakan di luar pagar, disiapkan tempat yang lebih lapang," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/8/2011).

Presiden beserta keluarga dijadwalkan akan melakukan open house di Istana Negara pada pukul 15.00-16.30. Khusus untuk penyandang tunanetra, Presiden akan memberikan bingkisan.

Julian mengatakan, Presiden akan meninggalkan Istana pada pukul 16.30, kendati masih banyak warga yang ingin bersilaturahim. "Beliau tetap akan meninggalkan Istana pada pukul 16.30. Namun, nanti akan ditunjuk siapa yang akan mewakili beliau untuk bertemu, bersalaman, atau menyapa para tamu yang memang sudah ada dan berencana mau salaman, silaturahim dengan Presiden," kata Julian.

Sementara itu, pada Selasa pagi, Presiden akan melakukan silaturahim dengan tokoh negara, anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, dan pimpinan pejabat lembaga tinggi negara. Pada Idul Fitri hari kedua, Presiden akan menghabiskan waktu bersama keluarga di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim penasihat hukum Zainal Arifin Hoesein, mantan ketua Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini jadi tersangka dalam kasus pemalsuan surat penjelasan MK, meminta kepada Bareskrim Polri agar melakukan gelar perkara bersama terkait penanganan kasus itu.

Andi Muhammad Asrun, salah satu pengacara Zainal mengatakan, pihaknya meminta agar gelar perkara diikuti tim pengacara, Komisi Kepolisian Nasional, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, serta Panja Mafia Pemilu DPR. Andi menilai, gelar perkara bersama diperlukan lantaran kepolisian mengalami kendala dalam penanganan kasus itu. Hal itu terlihat dari belum dijeratnya pengguna surat palsu yakni pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun auktor intelektualis.

Menurut Andi, hal itu terjadi lantaran ada tekanan politis dalam penanganan kasus itu. "Dengan gelar perkara, diharapkan proses penyidikan kasus itu dapat berjalan tanpa tekanan politis dari manapun. Selain itu, biar jadi terang persoalan ini. Hal-hal yang jadi hambatan dibuka," kata Andi saat menyerahkan surat permohonan ke Bareskrim Polri, Jumat ( 2/9/2011 ).

Dikatakan Andi, semua sudah jelas dalam proses di Panja Mafia Pemilu. Ada dugaan keterlibatan Dewi Yasin Limpo sebagai calon legislatif dari Partai Hanura yang diuntungkan dari surat palsu serta Andi Nurpati selaku anggota KPU saat itu. Seperti diketahui, hingga saat ini penyidik baru menjerat para pembuat surat palsu yakni Zainal dan Masyhuri Hasan, mantan juru panggil MK. Hasan telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Adapun Zainal tak ditahan.

"Jadi kita coba sama-sama. Langkah ini bukan bentuk intervensi. Tidak ada niat kami untuk itu," pungkas Andi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta tim pemerintah yang menangani permohonan arbitrase mantan pengendali Bank Century (Bank Mutiara) Rafat Ali Rizvi di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Amerika Serikat, dapat bekerja sungguh-sungguh untuk memenangkan perkara gugatan tersebut.

Sebab, Pemerintah RI pernah kalah dalam gugatan di ICSID dalam kasus proyek migas Karaha Bodas dan harus membayar 340 juta dollar AS, beberapa tahun lalu.

"Presiden berharap tim pemerintah dapat mengupayakan kemenangan menghadapi gugatan Rafat Ali Rizvi," kata Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar kepada Kompas, Jumat (2/9) petang tadi. Patrialis adalah salah satu menteri anggota tim pendukung penanganan gugatan Rafat di ICSID.

Menurut Patrialis, pemerintah yakin dengan prosedur yang dijalankan Bank Indonesia dan pemerintah untuk memberikan dana talangan dan memproses mantan pemilik Bank Century terkait kasus pidananya selama pengelolaan Bank Century.

Rafat bersama Hesham Al Warraq, terpidana in absentia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus tindak pidana korupsi Bank Century pada 19 Mei lalu, mengajukan gugatan arbitrase di Arbitrase Internasional yang disebut ICSID.

Sejauh ini, ada dua alasan gugatan diajukan Rafat dan Hesham. Selain merasa dirugikan terkait investasinya di Bank Century akibat kebijakan bailout pemerintah, mereka juga menilai vonis pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum 15 tahun penjara secara in absentia, melanggar hak asasi manusia (HAM). Untuk itu, keduanya menggugat Pemerintah RI senilai 75 juta dollar AS.

Secara terpisah, Kompas mendapatkan salinan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2011, yang ditandatangani Presiden Yudhoyono pada tanggal 11 Juli lalu, untuk memberikan penugasan kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo menangani permohonan Rafat Ali Rizvi di Arbitrase Internasional.

Dalam perpres tersebut, selain diberi wewenang untuk mengatur tatacara pengadaan jasa bagi pengacara negara, anggaran penanganan dari APBN, juga membentuk tim pendukung dan mengambil langkah-langkah untuk melancarkan tugas Presiden tersebut.

Agus diharapkan juga dapat berkoordinasi dengan Wakil Presiden Boediono serta melaporkan hasilnya kepada Presiden mengenai perkembangan kasus arbitrasenya.

Kepala Biro Humas dan Hukum Kementerian Keuangan Indra Surya yang dihubungi tak mau berkomentar. Ia meminta Kompas untuk menghubungi Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha dan Jubir Wakil Presiden Boediono.

Namun, Julian Aldrin saat dihubungi mengaku belum mendapat arahan dari Presiden Yudhoyono. Sedangkan Jubir Wapres Yopie Hidayat belum dapat dihubungi.

Sebagaimana diberitakan, Wakil Jaksa Agung Darmono menyatakan, Pemerintah RI melalui jaksa pengacara negara telah menunjuk seorang arbiter untuk menghadapi gugatan Rafat dan Hesham, yakni N Sonaraja, warga negara Australia keturunan Selandia Baru. (Kompas, 11/8/2011)

CIREBON, KOMPAS.com - Bagi Anda yang belum masuk tol Palikanci atau masih berada di tol Pejagan-Kanci, serta pengendara sepeda motor, jika tidak ingin terjebak kemacetan terlalu parah, bisa melewati beberapa jalur alternatif.

Puncak arus balik yang melewati tol Palikanci dan jalan arteri kota Cirebon diprediksi bakal terjadi sepanjang hari ini, Sabtu (3/9/2011), sampai Minggu (4/9/2011) malam.

Bagi pengendara mobil dari arah tol Pejagan-Kanci, Anda bisa meneruskan masuk ke tol Palikanci kemudian keluar di tol Ciperna, lalu belok kiri mengarah ke Kedawung. Setelah itu lanjut menuju jalur Karang Ampel melewati kilang minyak Balongan milik Pertamina, dan keluar di kawasan Losarang/Celeng, dan keluar selepas Indramayu.

Lajur lain yang bisa dilalui adalah keluar tol Palikanci ke arah kiri, menuju Palimanan, ambil kanan ke arah Majalengka. Di perempatan Kadipaten, Anda bisa ambil kanan dan akan keluar di Subang.

Selain itu Anda juga bisa memanfaatkan jalur Cikamurang, baik via Sumedang maupun Majalengka. Jalanan cenderung bagus, setelah beberapa area yang dulu terkenal lembek, kini sudah dibeton sehingga kendaraan bisa melaju cukup lancar.

Sedangkan bagi Anda pengendara sepeda motor arah Jakarta yang ingin menghindari kawasan Tegal Gubug, arah jalurnya sama dengan mobil, tanpa melalui tol tentunya.

Penyebab lain terjadinya kepadatan yang berujung kemacetan adalah banyaknya pedagang di sepanjang jalur pantura Cirebon-Indramayu-Jatibarang. Rest area dadakan di SPBU-SPBU juga menjadi faktor pendukung terjadinya kemacetan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Utang Indonesia memang luar biasa. Pemerintahan Orde Lama (Orla) tercatat mewariskan utang ke negeri ini sebesar Rp 794 miliar atau setara dengan 2,4 miliar dollar Amerika Serikat atau 29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada waktu itu.

Total utang tersebut adalah utang luar negeri Indonesia ke negara-negara maju. Namun, ternyata, dalam empat dekade, utang Indonesia justru bukannya menurun, akan tetapi justru meningkat. Hingga akhir semester 1 tahun lalu, dari jumlah sekitar Rp 794 miliar pada tahun 1969, membengkak menjadi Rp 1.723 triliun atau equivalen 200,5 miliar dollar AS atau 26,1 persen terhadap PDB.

Dari laporan tertulis pengelolaan utang pemerintah, yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Juli lalu, yang diterima Kompas, akhir Agustus.

Peningkatan utang yang sangat tajam justru terjadi pada akhir periode Orde Baru (Orba). Waktu itu, total utang dari Rp 552,5 triliun atau 57 persen terhadap PDB pada akhir 1998 meningkat menjadi Rp 939,5 triliun atau 85 persen terhadap PDB pada akhir 1999.

"Peningkatan utang tersebut merupakan imbas dari krisis moneter yang terjadi dan pelemahan nilai tukar yang sangat tajam pada periode itu. Utang yang dilakukan selama pemerintahan Orde Baru hampir seluruhnya merupakan utang luar negeri," tulis laporan tersebut.

BLBI Lebih jauh, laporan kepada Menteri Keuangan Agus Martowardoyo itu, menyebutkan utang tersebut berasal dari kreditor multilateral seperti World Bank (Bank Dunia), Asian Development Bank (ADB), dan Islammic Development Bank (IDB), maupun kreditor bilateral seperti Jepang, Amerika dan Jerman. Utang itu termasuk juga Kredit Ekspor (KE) bagi komersial.

"Pada akhir periode Orde Baru, pemerintah mulai menerbitkan surat utang untuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp100 triliun. Namun, krisis moneter yang melanda Indonesia akhir tahun 1990an mengakibatkan utang pemerintah bertambah lagi," lanjut laporan itu.

Celakanya, pemerintahan Soeharto itu, justru harus menerbitkan surat utang lagi untuk menyelamatkan sistem perbankan. Jumlahnya tercatat sekitar Rp 650 triliun selama kurun waktu 1998-2001.

"Ditambah dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing pada penghujung pemerintahan Orba, mengakibatkan terjadinya peningkatan nilai utang luar negeri Pemerintah," demikian laporan itu.

Tak heran jika hingga kini bangsa Indonesia terus diwarisi utang. 

JAKARTA, KOMPAS.com -  Dalam acara buka puasa bersama para pimpinan media dan wartawan di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui masih banyak kekurangan, dalam pelaksanaan pembangunan di bawah pemerintahannya. Karena itu, Presiden meminta kabinet di bawah pimpinannya untuk bekerja lebih giat.

"Kabinet harus berlari lebih kencang, sprint, melakukan langkah ekstra untuk menutup kekurangan-kekurangan," ujar Presiden Yudhoyono, Jumat (26/8/2011), saat menyampaikan sambutan menjelang buka puasa bersama, di Istana Negara. Wakil Presiden Boediono dan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II mengikuti acara itu.

Kepada insan pers, Presiden menyampaikan pengalamannya selama melakukan Safari Ramadhan pada Senin (22/8/2011) hingga Jumat (26/8/2011) di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Daerah yang dikunjunginya antara lain Nagreg, Tasikmalaya, Banjar, Banyumas, Brebes, serta Tegal. Presiden pulang ke Jakarta dengan menggunakan kereta api dari Kota Tegal, Jateng.

Dalam Safari Ramadhan, rombongan mengunjungi komunitas nelayan/petani, sekolah, dan pesantren kecil. Sejumlah sekolah dikunjungi Presiden secara mendadak.

"Saya kecewa dan prihatin, karena sebagian sekolah tidak terawat. Saya tidak bisa membayangkan seorang anak selama enam tahun bersekolah di situ," ucap Presiden Yudhoyono.

Mendapati itu semua, Yudhoyono pun berjanji akan membuat crash program untuk mengatasi persoalan sekolah rusak.

Selain sekolah rusak, Presiden juga mendapati masih ada infrastruktur jalan yang rusak di sejumlah daerah.

Presiden lantas menceritakan pengalamannya naik kereta dari Tegal ke Jakarta. Kiri dan kanan rel dilihatnya kotor. Ia pun meminta sejumlah menteri yang juga naik kereta, untuk mengamati betul situasi tersebut.

"Kita harus lakukan upaya sangat serius untuk membuat negara makin bersih. Kalau lingkungan bersih, tidak ada lagi penyakit menular," katanya.

Menurut Presiden, kebersihan sangat penting. " Hidup di tempat yang kotor, orang akan menjadi tidak care, tidak teratur, dan tidak bersih," tuturnya.

Di tengah impitan semua kekuarangan itu, Presiden menekankan bahwa semua pihak sama-sama mempunyai peran yang menentukan untuk memperbaiki bangsa. Ia pun menyerukan, agar terjalin kerja sama erat antara pemerintah dan pers.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, M Jasin, mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan pihaknya turut menyelidiki dugaan aliran dana ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, dalam mengembangkan kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT), yang melibatkan dua pejabat Kemenakertrans.

"Kita lihat pengembangan kasus dulu. Tetapi penyidik tidak akan menutup kemungkinan itu," kata Jasin melalui pesan singkat, Jumat (2/9/2011).

Kasus dugaan suap PPIDT ini melibatkan dua pejabat Kemenakertrans yakni Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Dadong Irbarelawan, serta Sekretaris Dirjen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT), I Nyoman Suisanaya. Selain itu, kasus ini juga melibatkan pihak swasta dari PT Alam Jaya Papua, Dharnawati. Ketiga orang itu ditangkap pekan lalu dengan bukti uang senilai Rp 1,5 miliar.

Jasin membenarkan, ketiganya disangka mencoba menyuap Muhaimin. Dalam surat penahanan Dharnawati disebutkan demikian.

"Kalau percobaan penyuapan pasti menyebutkan nama orang yang akan dicoba disuap," ucap Jasin.

Adapun Dharnawati ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu sementara Nyoman di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya, dan Dadong di Rumah Tahanan Cipinang.

Saat ditanya soal rencana KPK memanggil Muhaimin untuk diperiksa, Jasin enggan membeberkan. Dia hanya menegaskan bahwa penyidik KPK bekerja secara profesional sehingga akan memanggil Muhaimin jika memang diperlukan.

"Kalau tim penyidik KPK perlu memanggil ya nggak usah diumumkan dulu, kalau diumumkan ke media malah kasus jadi mentah," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu tersangka kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dharnawati, mengklaim, uang Rp 1,5 miliar yang menjadi alat bukti suap merupakan dana pinjaman untuk dua pejabat kementerian tersebut, yaitu Dadong Irbarelawan dan I Nyoman Suisanaya.

Kuasa hukum Dharnawati, Farhat Abbas, mengatakan bahwa dua pejabat meminjam dari Dharnawati untuk tunjangan hari raya Lebaran (THR Lebaran). "Memang benar uang klien kami disita KPK Rp 1,5 miliar. Mereka pinjam dana dengan dalih untuk THR Lebaran. Dari awal kita sudah tekankan mereka ini seperti dagang sapi. Maksudnya, Dadong dengan Nyoman," kata Farhat saat dihubungi, Kamis (1/9/2011). Baik Dadong maupun Nyoman juga menjadi tersangka kasus tersebut.

Farhat mengatakan, sebelumnya kedua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) meminta fee 10 persen kepada Dharnawati. Namun, permintaan itu tidak dikabulkan kliennya karena Dharnawati tak punya dana. Farhat tidak menjelaskan terkait apa persisnya fee itu diminta. Dia hanya mengungkapkan bahwa Dharnawati dimintai fee 10 persen untuk mendapatkan proyek di kementerian. "Mereka minta 10 persen. Nanti kalau bayar 10 persen akan dikasih proyek," katanya.

Saat ditanya apakah fee 10 persen itu diambil dari nilai proyek PPIDT yang totalnya Rp 500 miliar, Farhat mengaku belum tahu. Dia hanya menegaskan bahwa kliennya belum mendapatkan proyek.

"Proyeknya kan terbagi-bagi, belum tentu yang itu (PPIDT). Ini kan proyeknya belum ada," ungkapnya. "Yang jelas, Bu Dharnawati adalah korban. Dia belum pernah jadi rekanan, belum pernah dapat proyek," kata Farhat.

Dharnawati, Dadong, dan Nyoman tertangkap tangan sesaat setelah diduga bertransaksi suap dengan alat bukti Rp 1,5 miliar pekan lalu. Mereka disangka melakukan suap terkait program PPIDT yang anggarannya Rp 500 miliar. Uang Rp 1,5 miliar itu diduga merupakan fee yang diberikan Dharnawati terkait pemenangan perusahaan yang diwakilinya sebagai pelaksana proyek pada PPIDT.

KPK menyita uang Rp 1,5 miliar tersebut dalam kardus durian di gedung A lantai 2 kantor Dadong, gedung Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans.

Dalam kasus ini, nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar turut terseret. Fahri mengungkapkan, nama Muhaimin disebut dalam surat penangkapan KPK terhadap kliennya. Ketiga tersangka dituduh akan memberikan uang itu kepada Muhaimin. "Ya itu kan hanya dugaan karena mereka ini kan dituduh akan menyerahkan ke Pak Muhaimin," katanya.

Namun, Farhat buru-buru menegaskan bahwa kliennya tidak mengenal Muhaimin dan tidak pernah berniat memberikan uang kepada Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu. Sementara itu, Muhaimin dalam beberapa kesempatan mengaku siap diperiksa KPK jika keterangannya diperlukan dalam kasus ini.

Terkait tuduhan turut terlibat, Kepala Humas Kemenakertrans Suhartono mengungkapkan bahwa pihaknya belum dapat berkomentar banyak. Kemenakertrans menghormati proses hukum di KPK. "Kami tidak mau intervensi dari luar, dari hasil penyelidikan. Pak Menteri dijadikan saksi masih siap, dan yang penting, kami tidak mau berandai-andai karena sampai sekarang KPK belum menyampaikan pokok perkara kasus secara resmi," kata Suhartono.

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sudirman Lambali mengungkapkan bahwa selama arus mudik Lebaran sejak (H-7) pada 23 Agustus 2011 hingga hari kedua Lebaran pada 31 Agustus 2011, jumlah kecelakaan sebanyak 2.998 peristiwa. Dari jumlah tersebut tercatat korban meninggal mencapai 490 orang, korban luka berat 811 orang, dan korban luka ringan sebesar 2.027 orang.

"Kecelakaan paling banyak terjadi pada kendaraan roda dua. Ya, memang banyak yang lebih senang memakai kendaraan roda dua dibandingkan angkutan umum. Akan tetapi, risikonya kan lebih besar. Itu baru data hingga H ke-2. Data sementara jumlah kecelakaan lalu lintas H+1 akan dilaporkan nanti. Data ini berasal dari Posko Korlantas Polri," ujar Sudirman di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (2/9/2011). 

Jumlah kecelakaan ini, menurut Sudirman, mengalami peningkatan dibanding jumlah kecelakaan saat mudik pada tahun 2010. Dari catatan posko tersebut pada tahun lalu, jumlah kecelakaan mencapai 2.246 peristiwa. Dari jumlah itu, korban yang meninggal dunia sebanyak 539 orang dan jumlah korban luka berat sebanyak 660 orang. Sementara itu, sebanyak 1.283 orang mengalami luka ringan dalam kecelakaan saat perjalanan mudik. 

Oleh karena jumlah kecelakaan yang meningkat, Sudirman mengimbau kepada para pemudik yang menggunakan transportasi darat agar melewati jalur utama yang telah disediakan. Menurutnya, jalan pintas ataupun jalan perkampungan yang dipilih sebagai jalan alternatif pemudik justru lebih rawan kecelakaan.

"Para pemudik sebaiknya gunakan jalur-jalur utama yang sudah ditentukan. Dari pengalaman Lebaran tahun-tahun sebelumnya, justru di jalan-jalan perkampungan itu lebih banyak kecelakaan. Kalau jalan-jalan utama kan (pengaturan dan pemantauan) sudah diperketat dengan posko-posko dan petugas," ujar Sudirman di Posko Pantauan Arus Mudik Lebaran di Gedung Kementerian Perhubungan, Jumat.

Terakhir, ia kembali memperingatkan para pemudik untuk berhati-hati di jalan dan menggunakan fasilitas posko di jalur utama untuk beristirahat jika lelah dalam perjalanan.

"Pemudik jangan memaksakan diri. Jika lelah, ya beristirahat terlebih dahulu. Tidak perlu terburu-buru. Justru itu yang menyebabkan kecelakaan, yaitu karena lelah dan tidak konsentrasi," ungkap Sudirman.

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi II DPR asal Fraksi Partai Keadilan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramain, menyayangkan sikap polisi yang terkesan tidak obyektif dalam menetapkan tersangka kasus pemalsuan surat palsu Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilihan Umum 2009 wilayah Sulawesi Selatan I.

Malik beranggapan, polisi cenderung tebang pilih dan melokalisasi persoalan agar pelaku utama kasus tersebut terhindar dari jeratan hukum. "Padahal, kalau merujuk keterangan yang didapat Panitia Kerja (Panja), kasus ini terorganisir dan melibatkan tiga pihak, yakni Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, dan orang yang berkepentingan atas kursi itu," ujar Malik, yang juga menjabat sebagai anggota Panja Mafia Pemilu, Jumat (26/8/2011) di Jakarta.

Dalam keterangan KPU, kata Malik, yang diduga aktif dalam kasus tersebut adalah Andi Nurpati, mantan anggota KPU. Dari MK adalah Arsyad Sanusi, mantan Hakim Konstitusi MK, dibantu oleh anaknya, Nesyawati. Adapun dari pihak luar, menurut Malik, adalah Dewi Yasin Limpo.

"Nama-nama ini diduga kuat menjadi pelaku utama dan lebih layak diduga tersangkanya," kata Malik.

Ia menuturkan, posisi Andi Nurpati dalam kasus penggelapan surat asli MK dan penggunaan surat tersebut lebih jelas. Menurutnya, berdasarkan keterangan para saksi di Panja, Andi merupakan orang yang menerima surat asli dan membacakan surat palsu tersebut. Oleh karena itu, tidak masuk logika jika tersangka yang sudah ditetapkan di luar orang tersebut.

"Jadi nanti saya mengusulkan agar Panja mengundang polisi untuk menjelaskan sejauh mana hasil penyelidikan terhadap kasus ini, termasuk sikap polisi yang cenderung tidak obyektif dalam melihat kasus ini," kata Malik.

Seperti diberitakan, dalam kasus ini polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni Masyuri Hasan dan Zainal Arifin Hoesein, mantan Panitera MK. Keduanya dijerat Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 KUHP tentang Pemalsuan. Kepada penyidik, Hasan sudah menjelaskan beberapa hal tentang pemalsuan surat yang menguntungkan Dewi Yasin Limpo, kader Partai Hanura.

Sebaliknya, Zainal membantah terlibat dalam kasus itu. Kepada penyidik, Zainal mengaku tak tahu-menahu bagaimana surat palsu bernomor 112 tertanggal 14 Agustus 2009 itu dibuat. Berbagai pihak mengkritik kerja kepolisan dalam menangani kasus itu. Pasalnya, hingga saat ini belum terungkap jelas siapa auktor intelektualisnya. Menanggapi kritik itu, kepolisian menyebut penanganan kasus itu belum selesai.

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sudirman Lambali mengungkapkan bahwa selama arus mudik Lebaran sejak (H-7) pada 23 Agustus 2011 hingga hari kedua Lebaran pada 31 Agustus 2011, jumlah kecelakaan sebanyak 2.998 peristiwa. Dari jumlah tersebut tercatat korban meninggal mencapai 490 orang, korban luka berat 811 orang, dan korban luka ringan sebesar 2.027 orang.

"Kecelakaan paling banyak terjadi pada kendaraan roda dua. Ya, memang banyak yang lebih senang memakai kendaraan roda dua dibandingkan angkutan umum. Akan tetapi, risikonya kan lebih besar. Itu baru data hingga H ke-2. Data sementara jumlah kecelakaan lalu lintas H+1 akan dilaporkan nanti. Data ini berasal dari Posko Korlantas Polri," ujar Sudirman di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (2/9/2011). 

Jumlah kecelakaan ini, menurut Sudirman, mengalami peningkatan dibanding jumlah kecelakaan saat mudik pada tahun 2010. Dari catatan posko tersebut pada tahun lalu, jumlah kecelakaan mencapai 2.246 peristiwa. Dari jumlah itu, korban yang meninggal dunia sebanyak 539 orang dan jumlah korban luka berat sebanyak 660 orang. Sementara itu, sebanyak 1.283 orang mengalami luka ringan dalam kecelakaan saat perjalanan mudik. 

Oleh karena jumlah kecelakaan yang meningkat, Sudirman mengimbau kepada para pemudik yang menggunakan transportasi darat agar melewati jalur utama yang telah disediakan. Menurutnya, jalan pintas ataupun jalan perkampungan yang dipilih sebagai jalan alternatif pemudik justru lebih rawan kecelakaan.

"Para pemudik sebaiknya gunakan jalur-jalur utama yang sudah ditentukan. Dari pengalaman Lebaran tahun-tahun sebelumnya, justru di jalan-jalan perkampungan itu lebih banyak kecelakaan. Kalau jalan-jalan utama kan (pengaturan dan pemantauan) sudah diperketat dengan posko-posko dan petugas," ujar Sudirman di Posko Pantauan Arus Mudik Lebaran di Gedung Kementerian Perhubungan, Jumat.

Terakhir, ia kembali memperingatkan para pemudik untuk berhati-hati di jalan dan menggunakan fasilitas posko di jalur utama untuk beristirahat jika lelah dalam perjalanan.

"Pemudik jangan memaksakan diri. Jika lelah, ya beristirahat terlebih dahulu. Tidak perlu terburu-buru. Justru itu yang menyebabkan kecelakaan, yaitu karena lelah dan tidak konsentrasi," ungkap Sudirman.

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, disebut-sebut dalam pusaran kasus dugaan suap terkait pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) di Kemenakertrans 2011 yang diduga melibatkan dua pejabat Kemenakertrans. Dua pejabat dan seorang pengusaha yang menjadi tersangka dalam kasus itu diduga berniat memberikan uang Rp 1,5 miliar untuk Muhaimin. Hal itu disampaikan Farhat Abbas selaku kuasa hukum Dharnawati, pengusaha yang menjadi salah satu tersangka, saat dihubungi wartawan, Kamis (1/9/2011). Menurut Farhat, nama Muhaimin disebut dalam surat penangkapan terhadap kliennya. "Ya itu kan hanya dugaan karena mereka ini, kan dituduh akan menyerahkan kepada  Pak Muhaimin," katanya. Pekan lalu, KPK menangkap tangan Dharnawati bersama dua pejabat Kemenakertrans yakni Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dadong Irbarelawan dan Sekretaris Dirjen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT), I Nyoman Suisanaya, sesaat setelah diduga bertransaksi suap. Mereka ditangkap terpisah dengan alat bukti uang senilai Rp 1,5 miliar yang ditemukan di kantor Ditjen P2KT. Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun mengatakan ada nama Muhaimin dalam surat penangkapan kliennya, Farhat buru-buru menegaskan bahwa Dharnawati tidak pernah berhubungan dengan Muhaimin. "Padahal klien saya, kan tidak pernah bertemu dengan Pak Muhaimin," ujarnya. Dia juga membantah kliennya berniat memberikan uang kepada Muhaimin. Menurut Farhat, uang Rp 1,5 diberikan Dharnawati kepada Dadong dan I Nyoman sebagai uang pinjaman. "Dana mau dipinjam mereka dengan dalih untuk THR Lebaran. Dari awal kita sudah tekankan mereka ini seperti dagang sapi. Maksudnya, si Dadong dengan Nyoman," ungkap Farhat. Sementara itu Kepala Humas Kemenakertras, Suhartono, secara terpisah mengatakan, Muhaimin siap jika dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK. Namun ia menegaskan, pihaknya belum dapat berkomentar banyak soal tuduhan keterlibatan Muhaimin. Sebab, Kemenakertrans belum menerima penyampaian perihal pokok perkara kasus dari KPK. "Kami menyerahkan proses hukum di KPK. Jadi sampai sekarang masih penyidikan, belum secara resmi menyampaikan keterlibatan itu," ujarnya. View the original article herePeliculas Online

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap mengatakan, panja mafia pemilu belum mengeluarkan rekomendasi hasil pemeriksaan kasus dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi. Alasannya, panja mafia pemilu masih harus memeriksa beberapa kasus terkait pemilu yang dilaporkan ke panja mafia pemilu.

"Kita belum mengeluarkan rekomendasi karena masih ada kasus-kasus yang dilaporkan ke panja dan masih harus diselidiki," kata Chairuman, di Jakarta, Jumat, (2/9/2011). Misalnya, kasus-kasus pilkada di daerah yang dilaporkan.

Jika pemeriksaan sudah selesai, lanjut Chairuman, panja mafia pemilu tentu akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah. Ia menambahkan, kasus-kasus pemilu, termasuk kasus dugaan pemalsuan surat MK, menunjukkan kinerja KPU tidak profesional.

Kinerja yang tidak profesional akan berdampak bagi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU. "Kalau KPU tidak dipercaya masyarakat, itu kan berbahaya," katanya.

Terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan pemalsuan surat MK itu, sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI (Polri) Komisaris Jenderal Sutarman di sela-sela acara halal bi halal di Mabes Polri, mengatakan, penyidik Bareskrim sulit membuktikan apakah pengguna benar-benar menggunakan surat MK yang diduga dipalsukan.

Alasannya, surat MK yang dikirim ke KPU ada dua surat. "Surat yang tidak asli justru distempel. Surat yang asli tidak distempel," kata Sutarman. Oleh karena itu, penyidik sulit membuktikan apakah pengguna benar-benar tahu atau tidak mana surat yang asli dan tidak asli.

JAKARTA, KOMPAS.com — Tak mau bernasib seperti para menteri dan mantan menteri yang kini berurusan dengan kasus hukum dan korupsi, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengaku tak mau berhubungan dengan para pengusaha dan ikut cawe-cawe soal proyek di kementeriannya.

"Semua urusan pengadaan barang dan jasa, apalagi untuk proyek-proyek di Kementerian Hukum dan HAM (Kemhuk dan HAM), sepenuhnya saya serahkan kepada Sekretaris Jenderal Kemhuk dan HAM serta kuasa anggaran lainnya, meskipun saya tetap ikut mengawasi. Namun, sama sekali saya tidak mau sampai dekat-dekat, apalagi mendekati pengusahanya," ucap Patrialis kepada Kompas, Jumat (2/9/2011) malam, saat dihubungi lewat telepon seluler.

Saat ini, sebagaimana diberitakan sejumlah media, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar ikut disangkut-pautkan dengan kasus dugaan korupsi yang menimpa dua pejabatnya di kementeriannya dalam proyek Dana Percepatan Infrastruktur Pembangunan Transmigrasi.

Sebelumnya, ada sejumlah menteri dan mantan menteri lainnya yang berurusan dengan masalah hukum dan korupsi.

"Kami mengikuti semua prosedur yang ada, apalagi kalau berurusan dengan Badan Anggaran DPR dan komisi-komisi lainnya di DPR, baik untuk program maupun proyek. Ada yang mengurusnya, dan bukan menteri," tambah dia.

Patrialis juga mengatakan, pihaknya menyerahkan kepada Kuasa Anggaran di Kemhuk dan HAM untuk urusan anggaran program atau proyek.

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu tersangka kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dharnawati, mengklaim, uang Rp 1,5 miliar yang menjadi alat bukti suap merupakan dana pinjaman untuk dua pejabat kementerian tersebut, yaitu Dadong Irbarelawan dan I Nyoman Suisanaya.

Kuasa hukum Dharnawati, Farhat Abbas, mengatakan bahwa dua pejabat meminjam dari Dharnawati untuk tunjangan hari raya Lebaran (THR Lebaran). "Memang benar uang klien kami disita KPK Rp 1,5 miliar. Mereka pinjam dana dengan dalih untuk THR Lebaran. Dari awal kita sudah tekankan mereka ini seperti dagang sapi. Maksudnya, Dadong dengan Nyoman," kata Farhat saat dihubungi, Kamis (1/9/2011). Baik Dadong maupun Nyoman juga menjadi tersangka kasus tersebut.

Farhat mengatakan, sebelumnya kedua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) meminta fee 10 persen kepada Dharnawati. Namun, permintaan itu tidak dikabulkan kliennya karena Dharnawati tak punya dana. Farhat tidak menjelaskan terkait apa persisnya fee itu diminta. Dia hanya mengungkapkan bahwa Dharnawati dimintai fee 10 persen untuk mendapatkan proyek di kementerian. "Mereka minta 10 persen. Nanti kalau bayar 10 persen akan dikasih proyek," katanya.

Saat ditanya apakah fee 10 persen itu diambil dari nilai proyek PPIDT yang totalnya Rp 500 miliar, Farhat mengaku belum tahu. Dia hanya menegaskan bahwa kliennya belum mendapatkan proyek.

"Proyeknya kan terbagi-bagi, belum tentu yang itu (PPIDT). Ini kan proyeknya belum ada," ungkapnya. "Yang jelas, Bu Dharnawati adalah korban. Dia belum pernah jadi rekanan, belum pernah dapat proyek," kata Farhat.

Dharnawati, Dadong, dan Nyoman tertangkap tangan sesaat setelah diduga bertransaksi suap dengan alat bukti Rp 1,5 miliar pekan lalu. Mereka disangka melakukan suap terkait program PPIDT yang anggarannya Rp 500 miliar. Uang Rp 1,5 miliar itu diduga merupakan fee yang diberikan Dharnawati terkait pemenangan perusahaan yang diwakilinya sebagai pelaksana proyek pada PPIDT.

KPK menyita uang Rp 1,5 miliar tersebut dalam kardus durian di gedung A lantai 2 kantor Dadong, gedung Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans.

Dalam kasus ini, nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar turut terseret. Fahri mengungkapkan, nama Muhaimin disebut dalam surat penangkapan KPK terhadap kliennya. Ketiga tersangka dituduh akan memberikan uang itu kepada Muhaimin. "Ya itu kan hanya dugaan karena mereka ini kan dituduh akan menyerahkan ke Pak Muhaimin," katanya.

Namun, Farhat buru-buru menegaskan bahwa kliennya tidak mengenal Muhaimin dan tidak pernah berniat memberikan uang kepada Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu. Sementara itu, Muhaimin dalam beberapa kesempatan mengaku siap diperiksa KPK jika keterangannya diperlukan dalam kasus ini.

Terkait tuduhan turut terlibat, Kepala Humas Kemenakertrans Suhartono mengungkapkan bahwa pihaknya belum dapat berkomentar banyak. Kemenakertrans menghormati proses hukum di KPK. "Kami tidak mau intervensi dari luar, dari hasil penyelidikan. Pak Menteri dijadikan saksi masih siap, dan yang penting, kami tidak mau berandai-andai karena sampai sekarang KPK belum menyampaikan pokok perkara kasus secara resmi," kata Suhartono.

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Pelayanan Haji Kementerian Agama Zainal Abidin Supi mengatakan, Kementerian Agama memperpanjang masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) hingga 9 September 2011.

Perpanjangan ini dilakukan mengingat hingga batas akhir pelunasan, Jumat (26/8/2011), calon anggota jemaah haji yang melunasi BPIH baru 199.166 orang, jauh di bawah kuota 230.000 orang.

"Perpanjangan ini diberikan agar kuota dapat terpenuhi. Pelunasan dapat dilakukan di semua bank tempat penyetoran BPIH mulai tanggal 6 September hingga 9 September," ujarnya di Jakarta.

Sampai hari terakhir, Jumat, dari total 199.166 calon yang sudah melunasi BPIH, 182.424 orang untuk jemaah biasa, sedangkan 16.740 adalah anggota jemaah dengan BPIH Khusus atau yang biasa dikenal dengan ONH Plus.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT), yang melibatkan dua pejabat kementeriannya. Hal itu disampaikan Kepala Humas Kemenakertrans Suhartono saat dihubungi wartawan, Kamis (1/9/2011).

Suhartono menanggapi tuduhan soal keterlibatan Muhaimin dalam kasus itu. "Kami menyerahkan pada proses hukum di KPK. Jadi, sampai sekarang masih penyidikan, belum disampaikan secara resmi (oleh KPK) keterlibatan itu," katanya.

Nama Muhaimin terseret dalam kasus dugaan suap PPIDT yang melibatkan dua pejabat Kemenakertrans yakni Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dadong Irbarelawan dan Sekretaris Dirjen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) I Nyoman Suisanaya serta pengusaha bernama Dharnawati.

Dadong, I Nyoman, dan Dharnawati, tertangkap terpisah pekan lalu dengan barang bukti Rp 1,5 miliar yang diduga uang suap. Kuasa hukum Dharnawati yakni Farhat Abbas mengungkapkan, nama Muhaimin disebut dalam surat penangkapan KPK terhadap kliennya. Uang senilai Rp 1,5 miliar itu diduga untuk Muhaimin.

"Ya, itu kan hanya dugaan karena mereka ini, kan dituduh akan menyerahkan ke Pak Muhaimin," kata Farhat.

Terkait tuduhan penerimaan uang itu, Suhartono enggan banyak komentar. Dia hanya mengatakan Muhaimin siap menjadi saksi jika diperlukan. Pihak Kemenakertrans, ujarnya, menghormati proses hukum di KPK.

"Kami tidak mau intervensi dari luar, dari hasil penyelidikan. Pak menteri dijadikan saksi masih siap. Dan yang penting kami tidak mau berandai-andai karena sampai sekarang KPK belum menyampaikan pokok perkara kasus secara resmi," kata Suhartono.

Kasus dugaan suap program PPIDT di Kemenakertrans 2011 melibatkan Dadong, I Nyoman, dan Dharnawati. Ketiganya diduga bertransaksi suap senilai Rp 1,5 miliar terkait program PPIDT yang anggarannya Rp 500 miliar.

Uang Rp 1,5 miliar itu diduga merupakan fee yang diberikan Dharnawati terkait pemenangan perusahaan yang diwakilinya sebagai pelaksana proyek pada PPIDT. Namun hal itu dibantah Farhat. Menurut dia, uang Rp 1,5 miliar hanya uang pinjaman. Dharnawati, kata Farhat, tidak mendapat proyek apa pun.

"Yang jelas Bu Dharnawati adalah korban. Dia belum pernah jadi rekanan, belum pernah dapat proyek," kata Farhat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan panitera Mahkamah Konstitusi Zainail Arifin Hoesein meminta Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mengikuti gelar perkara kasus dugaan pemalsuan surat MK. Gelar perkara kasus itu diminta kuasa hukum Zainal kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI.

Hal itu diungkapkan kuasa hukum Zainal Arifin, Andi Asrun di Bareskrim Polri, di Jakarta, Jumat (2/9/2011). "Saya ke sini untuk meminta Bareskrim melakukan gelar perkara dengan dihadiri satgas mafia hukum dan kompolnas," kata Andi.

Menurut Andi, gelar perkara terkait kasus dugaan pemalsuan surat MK dengan tersangka Zainal Arifin sangat penting karena polisi mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus tersebut. Misalnya, terkait masalah cap pada surat asli MK tanggal 17 Agustus 2009.

"Di dalam surat MK tanggal 17 Agustus itu, ada stempel," kata Andi. Ia menambahkan, jika Kabareskrim mengatakan surat yang asli tidak ada stempel, kemungkinan Kabareskrim mendapat informasi yang salah dari anak buahnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI (Polri) Komisaris Jenderal Sutarman di sela-sela acara halal bi halal di Mabes Polri, mengatakan, penyidik Bareskrim sulit membuktikan apakah pengguna benar-benar menggunakan surat MK yang diduga dipalsukan.

Alasannya, surat MK yang dikirim ke KPU ada dua surat. "Surat yang tidak asli, justru distempel. Surat yang asli, tidak distempel," kata Sutarman. Oleh karena itu, penyidik sulit membuktikan apakah pengguna benar-benar tahu atau tidak mana surat yang asli dan tidak asli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Freddy Numberi menduga KMP Windu Karsa tenggelam di perairan Lambasina Kolaka akibat kelebihan muatan. Untuk itu, ia mengimbau seluruh kepala pelayaran agar tidak memuat penumpang melebih kapasitas guna mencegah terjadinya kembali kecelakaan.

"Kemungkinan over capacity karena beberapa hari yang lalu, terjadi demikian. Kapal muat 40 dinaikin 90 orang, ini yang jadi masalah. Saya juga mengimbau kepada para kepala pelayaran mendekati hari raya, penumpang itu harus dibatasi. Kalau sampai terjadi demikian (over capacity), ya itulah akibatnya," ujar Freddy saat menghadiri kegiatan mudik bersama Partai Demokrat di Arena Pekan Raya Jakarta, Sabtu (27/8/2011).

Ditanya mengenai perkembangan kecelakaan kapal tersebut, Freddy mengaku sejauh ini belum mengetahui secara persis. Namun ia terus memantau perkembangannya.

"Saya pantau juga secara real time sehingga kita bisa tahu persis hasilnya kayak apa. Memang masih ada beberapa yang belum ditemukan. Saya masih tunggu reportnya lah. Tadi saya baru baca dan baru dikirim lewat sms," lanjutnya.

Seperti yang diwartakan, berdasarkan informasi awal, kapal ini dilaporkan tenggelam karena mengalami kebocoran. Sementara itu, penyebab kebocoran belum diketahui secara pasti. KMP Windu Karsa tersebut memuat sekitar 500 penumpang dan puluhan kendaraan roda dua dan roda empat.

Kapal itu berangkat dari Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Jumat sore pukul 15.00 Wita. Dari jadwal yang ada, kapal tersebut semestinya tiba hari Sabtu pada pukul 00:00 Wita di Kolaka. 

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi III DPR RI diperkirakan baru melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 pada Oktober 2011. Nama delapan calon pimpinan KPK yang telah dikirimkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekarang masih ada di meja pimpinan DPR.

"Dalam rapat paripurna DPR tanggal 6 September 2011, surat dari Presiden itu baru akan dibacakan oleh pimpinan DPR. Selanjutnya, surat tersebut dibahas di Badan Musyawarah DPR dan kemudian dikirimkan ke Komisi III untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan," kata Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Sabtu (3/9/2011) di Jakarta.

Sebelum menggelar uji kelayakan dan kepatutan, lanjut Bambang, masih ada sejumlah perdebatan yang harus diselesaikan di Komisi III. Perdebatan itu antara lain tentang apakah DPR harus menerima delapan atau 10 nama. Sejumlah anggota DPR, menurut Bambang, masih berpendapat jabatan Ketua KPK Busyro Muqoddas berakhir pada akhir tahun ini hingga harus dipilih lima pimpinan KPK. Dengan demikian, harus tersedia 10 calon pimpinan KPK.

Akan tetapi, sejumlah anggota DPR lain berpendapat, delapan nama calon yang dikirimkan sudah cukup karena yang akan dipilih hanya empat pimpinan KPK. Pasalnya, masa jabatan Busyro akan berakhir pada 2014.

"Setelah perdebatan itu, Komisi III baru menyusun jadwal uji kelayakan dan kepatutan pimpinan KPK. Namun sebelumnya, kami akan menggelar lebih dahulu uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung," papar Bambang.

Melihat mekanisme ini, diperkirakan uji kelayakan dan kepatutan pimpinan KPK akan berlangsung pada bulan Oktober. Delapan calon pimpinan KPK yang telah dikirimkan Presiden Yudhoyono ke Pimpinan DPR adalah Bambang Widjojanto (advokat), Abdullah Hehamahua (Penasihat KPK), Aryanto Sutadi (purnawirawan polisi), Zulkarnaen (mantan jaksa), Yunus Husein (Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Handoyo Sudrajad (Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK), Abraham Samad (aktivis antikorupsi), dan Adnan Pandu Praja (anggota Komisi Kepolisian Nasional).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memberikan informasi seputar kondisi cuaca jalur darat dan jalur laut bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan hari ini, Jumat (2/9/2011).

Dari jalur darat peluang hujan sedang hingga lebat terjadi pada Sumatera bagian Utara, tengah, serta pesisir barat dan pesisir timur Sumatera bagian tengah. Selain itu juga wilayah Kalimantan bagian barat dan timur, Sulawesi bagian tengah dan tenggara, Maluku bagian utara, serta Papua bagian barat.

Sedangkan, wilayah dengan peluang hujan ringan yaitu sebagian besar Sumatera, sebagian besar Kalimantan, Sulewesi Utara, Maluku bagian Utara dan sebagian besar Papua. "Untuk peringatan dini cuaca potensi hujan lebat serta angin kencang juga akan terjadi di Sumatera bagian utara, Sulawesi bagian utara, Maluku Utara, Papua bagian barat dan Papua bagian tengah," ujar Kasubid Informasi Meteorologi Publik, Hary Tirto Djatmiko, dalam siaran persnya, Jumat.

Sementara itu untuk kondisi cuaca jalur laut diperkirakan gelombang tinggi sekitar 2 meter hingga 3 meter akan terjadi di wilayah perairan Kepulauan Mentawai, Perairan Bengkulu hingga barat Lampung. Hary menambahkan di sekitar pulau Jawa, juga akan terjadi gelombang tinggi tersebut yang terjadi di perairan selatan Banten hingga Jawa Barat dan Laut Jawa.

Wilayah lain yang patut diwaspadai gelombang tinggi ini adalah perairan selatan Kalimantan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Banda, perairan selatan dari Kepulauan Aru, Laut Arafuru, perairan Yos Sudarso, dan perairan Merauke.

"Wilayah dengan potensi gelombang tinggi 3-4 meter diperkirakan terjadi di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Perairan Barat Enggano dan Samudera Hindia Barat daya Banten. Hujan lebat juga berpeluang terjadi perairan Bengkulu, Teluk Tomini, Laut Andaman, perairan Barat Sumatera dan perairan Papua," jelasnya.

Sejauh ini, cuaca dikategorikan masih dalam taraf aman terutama untuk wilayah Pulau Jawa. Oleh karena itu pemudik tetap dapat melakukan perjalanan arus balik. Perkiraan cuaca ini berlaku hingga pukul 20.00 WIB malam nanti.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Istana Kepresidenan tak akan melakukan langkah hukum apa pun terkait bocornya sejumlah kawat diplomatik yang dikirimkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta ke Washington DC. Pihak Istana tak melihat kawat diplomatik yang dibocorkan Wikileaks merugikan Indonesia.

"Bagus itu laporannya," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/8/2011).

Sejumlah kawat diplomatik yang dibocorkan Wikileaks menyebutkan sejumlah menteri yang dianggap sebagai sekutu AS. Julian mengatakan, pengertian sekutu bisa jadi adalah tak ada gesekan atau masalah politik dengan AS.

"Itu baik-baik saja. Kalau dikatakan Pak Marty Natalegawa sebagai Menlu yang didukung penuh oleh pihak AS karena kedekatan yang bukan secara institusional, saya kira itu juga terlalu berlebihan. Nah kalau dikatakan Menlu AS memberikan selamat kepada Menlu Marty ketika dilantik, saya kira itu hal yang wajar," kata Julian.

Presiden, sambung Julian, telah mengetahui pemberitaan terkait Wikileaks yang marak diberitakan media. Sejauh ini, Presiden tidak memiliki tanggapan apa pun. Kepala Negara juga dikatakan tak akan memanggil menteri-menteri yang dikatakan berpotensi menjadi sekutu AS.

Seperti diwartakan, dokumen dengan Reference IDM, 09JAKARTA1773, dibuat tanggal 23 Oktober 2009 dan dirilis 24 Agustus 2011, memperlihatkan sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II dalam pemerintahan SBY-Boediono disebut-sebut sangat potensial untuk menjadi sekutu Amerika Serikat (AS).

Disebutkan sebanyak 37 anggota kabinet baru Presiden SBY yang diluncurkan 21 Oktober 2009 menunjukkan SBY seorang pemimpin yang realistis yang memprioritaskan ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan hubungan internasional ketika mencoba untuk membangun politik konsensus untuk kebijakannya.

"Mereka ditugaskan dalam kabinet sesuai posisi yang sudah diperkirakan sebelumnya. Di mana kabinet baru berisi sekutu potensial untuk kemajuan bersama yang lebih komperehensif. Kemitraan sudah sesuai dengan tim ekonomi yang lebih baik, untuk posisi menteri kesehatan dan menteri lingkungan hidup terdiri dari teknokrat. Sesuai dengan misi kabinet baru, memperlihatkan sosok menteri yang bisa sebagai mitra pendukung," tulis dokumen itu.

Disebutkan para anggota kabinet baru, berpendidikan tinggi, dengan 16 memegang gelar Phd (Doktor lulusan luar negeri), sepuluh di antaranya termasuk Menteri Kesehatan dididik di Amerika Serikat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, pengusutan kasus bailout Bank Century yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera diselesaikan secepatnya. Apalagi Golkar telah menetapkan batas waktu hingga akhir September agar kasus tersebut masuk dalam tingkat penyidikan di KPK.

"Century harus diseriuskan, tidak bisa tidak. Itu harus diselesaikan, sampai ada keputusan salah atau benar. Tidak boleh ada putusan belum selesai. Harus selesai," tegas mantan Menkokesra yang biasa dipanggil Ical itu di Jakarta, Kamis (1/9/2011).

Bagaimana jika kasus Century tak juga selesai? Ical justru menjawabnya dengan kiasan: "Ini sama seperti belum beranak tapi sudah berbesan. Anak belum punya sudah tanya besannya mana. Belum ada keputusan sudah tanya, kalau itu tidak jadi bagaimana," sambungnya.

Ia menyatakan, belum bisa memastikan apakah Golkar akan melakukan hak menyatakan pendapat terkait kasus Century tersebut, jika tak juga diselesaikan KPK. "Bisa iya bisa enggak, namanya juga sesuatu yang belum terjadi. Tapi saya tidak tahu belum tentu juga kan."

Seperti yang diketahui, Fraksi Golkar di parlemen telah beberapa kali memberikan peringatan akan memberikan hak menyatakan pendapat (HMP) jika kasus Century tak tuntas. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR dari Golkar Priyo Budi Santoso.

Menurut Priyo, pihaknya tak puas terhadap hasil audit Bank Century dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Bahkan sempat direncanakan, akan dilakukan audit independen, jika KPK belum juga menemukan indikasi korupsi dalam kasus itu.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie enggan mengomentari urusan mengenai kader Golkar yang mendua dengan Partai Nasional Demokrat bukan menjadi urusan prioritasnya sebagai seorang pimpinan partai. Ia berpendapat hal tersebut telah diselesaikan oleh level bawah.

"Sudah saya serahkan kepada level bawah permasalahan itu, masalah di bawah bukan Ketum. Tanya saja sama orang level bawah, sudah diputuskan level bawah semuanya. Masa tanya Ketum," ujar pria yang akrab dipanggil Ical tersebut di kediaman rekan separtainya, Jusuf Kalla, Kamis (1/9/2011).

Ditanya soal kemungkinan Golkar membuka kembali pintu untuk kader yang ingin kembali, lagi-lagi Ical berkelit. Ia tak ingin membahas hal tersebut. "Ini masalah kecil, masak saya Ketum yang ngurus soal kecil begitu," ujarnya.

Partai Golkar beberapa kali menyatakan sikap keberatan dengan sejumlah kader Golkar yang bergabung dengan partai bentukan petinggi Golkar, Surya Paloh. Mereka dinilai tidak konsisten untuk menetapkan pilihan.

Sejumlah nama kader Golkar yang tercatat sebagai aktivis Partai Nasdem antara lain anggota Komisi XI DPR, Meutia Hafid, Sayed Fuad Zakaria (Komisi VIII DPR), serta Jeffrie Geovanie dan Enggartiasto Lukita dari Komisi I DPR. Dua nama lainnya adalah mantan pengurus DPP Golkar, Ferry Mursyidan Baldan dan Syamsul Muarif. Para kader ini diberi batas hingga 8 September 2011 untuk menentukan pilihannya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III (Komisi Hukum) DPR RI kemungkinan besar akan mengembalikan delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disodorkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke pimpinan DPR RI beberapa waktu lalu.

"Pemerintahan SBY-Boediono sejauh yang kami dengar sudah menyampaikan delapan calon pimpinan KPK ke pimpinan DPR. Namun, patut diketahui puiblik bahwa rapat pleno internal Komisi III jauh hari sebelumnya meminta 10 nama calon pimpinan KPK untuk menjalani proses fit and proper test di Komisi III. Faktanya pemerintah hanya menyampaikan delapan nama calon pimpinan KPK," kata anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding, Sabtu (3/9/2011) di Jakarta.

Menurut politisi Partai Hanura ini, sesuai aturan, Komisi III bisa menerima atau menolak delapan nama calon pimpinan KPK yang disodorkan Presiden itu.

"Rapat pleno Komisi III ini dilaksanakan saat proses seleksi pimpinan KPK masih dilakukan Tim Seleksi Pimpinan KPK dan itu sudah kami informasikan. Faktanya hanya delapan nama calon pimpinan KPK yang disodorkan," ujar Syarifuddin.

Oleh karena itu, pekan depan Komisi III akan mengambil sikap apakah menerima atau menolak delapan nama calon pimpinan KPK itu. Menurutnya, delapan nama yang diajukan Presiden belum disetorkan pimpinan DPR RI ke Komisi III.

"Karena itu, fit and proper test di Komisi III belum dijadwalkan karena dari pimpinan DPR belum ada pemberitahuan dan delapan nama yang dikirim Presiden itu belum diberikan," kata Syarifuddin.

Seperti diberitakan, panitia seleksi pimpinan KPK telah memutuskan delapan nama calon pimpinan KPK yang akan diseleksi DPR untuk dipilih menjadi empat. Mereka akan mendampingi Ketua KPK Busyro Muqoddas. 

Berikut ini adalah delapan nama calon pimpinan KPK yang disusun berdasarkan peringkat:

1. Bambang Widjojanto

2. Yunus Husein

3. Abdulah Hehamahuwa

4. Handoyo Sudrajat

5. Abraham Samad

6. Zulkarnaen

7. Adnan Pandu Praja

8. Aryanto Sutadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti mengungkapkan Dewan Perwakilan Rakyat tak perlu mempersoalkan ranking yang telah Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK berikan untuk penentuan selanjutnya.

Ia percaya Pansel berisi orang-orang kredibel yang dapat memilih calon terbaik untuk KPK. "Orang yang melakukan seleksi adalah orang yang secara akademik dan indvidual bisa dipertanggungjawabkan. Jadi enggak usahlah DPR katakan, 'kami punya sistem perankingan tersendiri," ujar Ikrar di Gedung DPR RI, Jumat (26/8/2011).

"Pertanyaan saya sistem itu (perankingan DPR) benar-benar acceptable enggak? benar-benar kredible enggak? Dibandingkan dengan tim penyeleksi. Itu kan enggak main-main. Itu kan atas dasar interview," sambung Ikrar Menurut Ikrar, DPR harus berhati-hati jangan sampai mendapat tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kalau hasil penilaian mereka (Pansel KPK) dianulir dalam proses politik sebagai akibat misalnya adanya intervensi dari Polri dan Kejaksaan itu yang kemudian kita tanyakan, ada apa dengan DPR. Intinya itu aja. Cari yang berintegritas, karena hasil Pansel tentu bisa dipertanggungjawabkan," tukas Ikrar.

Seperti yang diketahui, Pansel KPK telah memberikan delapan nama capim KPK. Nama-nama tersebut juga diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. DPR yang akan menentukan empat nama terbaik melalui proses fit and proper test.

Adapun nama-namanya sebagai berikut : 1. Bambang Widjojanto, 2. Yunus Husein, 3. Abdullah Hehamahua, 4. Handoyo Sudradjat, 5. Abraham Samad, 6. Zulkarnain, 7. Adnan Pandu Praja, 8. Aryanto Sutandi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriah tahun 2011 ini bisa berbeda hari antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Muhammadiyah, yang berpatokan pada hisab (perhitungan), telah memutuskan, hari raya akan jatuh pada Selasa (30/8/2011). Sementara Nahdlatul Ulama masih menunggu rukyat (penglihatan) terhadap bulan, dan bisa jadi hari rayanya jatuh pada Rabu (31/8/2011).

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Fattah Wibisono, di Jakarta, Jumat (26/8/2011), mengungkapkan, Muhammadiyah sudah menentukan, bahwa hari raya Idul Fitri tahun ini akan jatuh pada Selasa nanti.

Keputusan itu merupakan hasil perhitungan hisab tim Muhammadiyah. Saat matahari terbenam pada hari ke-29 Ramadhan, atau Senin (29/8/2011), posisi hilal (bulan) ada di atas ufuk dengan ketinggian 1 derajat 55 menit.

"Apabila hilal sudah berada di atas ufuk, apakah dapat dilihat secara kasat mata atau tidak, artinya sudah masuk tanggal bulan baru, dalam hal ini 1 Syawal. Perhitungan demikian sudah kami lakukan sejak tahun 1969," katanya.

Secara terpisah, Ketua Lajnah Falaqiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Ahmad Ghazalie Masroeri mengatakan, penentuan hari raya Idul Fitri oleh NU masih menunggu proses rukyat atau observasi dengan penglihatan kasat mata dan teleskop pada Senin (29/8/2011) sore nanti.

Rukyat akan dilakukan di 90 titik strategis dari Sabang sampai Merauke dengan melibatkan sekitar 100 ahli rukyah, ahli hisab, dan ulama. Jika hilal tidak terlihat, puasa akan digenapkan menjadi 30 hari, sehingga 1 Syawal jatuh pada Rabu.

"Tanggal dan bulan baru dianggap tiba, jika bulan yang berumur delapan jam setelah matahari terbenam terlihat setinggi sekitar 2 derajat, sementara jarak antara matahari dan bulan sekitar 3 derajat. Jika hilal belum terlihat atau belum mencapai ketinggian itu, maka belum dihitung masuk bulan baru," katanya.

Abdul Fattah Wibisono dan Ahmad Ghazalie Masroeri, sama-sama menegaskan, akan lebih baik jika semua masyarakat Muslim di Indonesia bisa berlebaran pada hari yang sama. Namun, jika ternyata ada perbedaan pendapat, masing-masing akan saling menghormati satu sama lain.

Merujuk pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, masyarakat beragama memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Jika pun nanti ternyata memang terjadi perbedaan hari raya Idul Fitri, diharapkan masyarakat tetap saling menghargai dengan mementingkan semangat persaudaraan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan suap wisma atlet, Mindo Rosalina Manulang, menyampaikan doa untuk mantan atasannya, M Nazaruddin, yang berulang tahun hari ini, Jumat (26/8/2011).

Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, menjadi tersangka kasus wisma atlet. Apa doanya? Rupanya Rosa berharap agar di hari ulang tahunnya ini Nazaruddin bisa berkomitmen untuk bicara.

Dia ingin Nazaruddin menyampaikan kembali di hadapan penyidik KPK soal apa yang pernah dikatakan Nazar sewaktu buron. "Agar semua bisa terang benderang dan masyarakat tahu yang sebenarnya," kata Rosa seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Nazar di Gedung KPK Jakarta, Jumat.

Sewaktu buron, Nazaruddin "rajin" melancarkan tudingannya ke berbagai pihak, terutama yang berkaitan dengan Partai Demokrat. Dia menuding Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menerima uang terkait proyek wisma atlet dan proyek Hambalang.

Nazaruddin juga menyebutkan dugaan keterlibatan pihak lain, seperti anggota DPR Angelina Sondakh, Wayan Koster, Mirwan Amir, dan Sesmenpora Wafid Muharam.

Namun, setelah tertangkap, Nazaruddin bungkam. Dia mengaku lupa di hadapan penyidik KPK. Entah motif apa yang membuatnya bungkam, Nazaruddin berjanji akan buka mulut jika dipindahkan dari Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Hari ini, Rosa dimintai keterangan untuk Nazaruddin. Rosa mengaku ditanya penyidik soal Andi, Anas, anggota Komisi X DPR, dan soal Badan Anggaran DPR. Namun, dia tidak menjelaskan lebih jauh soal keterangannya itu.

Selain berharap Nazaruddin terbuka, Rosa berharap mantan atasannya itu tetap menjaga kesehatan. "Semoga beliau (Nazaruddin) tetap jaga kesehatan," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Diperkirakan hari Lebaran tahun 1 Syawal 1432 Hijriah atau tahun 2011 ini akan berbeda antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Meski demikian, umat Muslim di Indonesia diharapkan tetap saling menghargai satu sama lain dan mengutamakan persaudaraan.

Imbauan itu disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) H Amidhan, di kantor MUI, Jakarta, Jumat (26/8/2011) sore.

Sebagaimana diberitakan, Idul Fitri tahun 2011 ini diperkirakan akan ada perbedaan hari.

Muhammadiyah, yang berpatokan pada hisab (perhitungan), telah memutuskan hari raya akan jatuh pada Selasa (30/8/2011). Sementara Nahdlatul Ulama masih menunggu rukyat (penglihatan) terhadap bulan, dan bisa jadi hari rayanya jatuh pada Rabu (31/8/2011).

Amidhan mengungkapkan, perbedaan hari Lebaran itu diperkirakan hampir pasti terjadi pada tahun 2011 ini. Peristiwa semacam itu kerap terjadi di Indonesia sejak lama. Hal itu terutama karena perbedaan pendapat antarorganisasi Islam. Satu organisasi menentukan hari raya berdasar hisab (perhitungan), sedangkan organisasi lain lebih mengandalkan rukyat (penglihatan langsung).

Untuk menjembatani perbedaan itu, Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama bersama MUI dan organisasi Islam bakal menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1432 Hijriah pada Senin (29/8/2011) nanti.

Diharapkan, masyarakat Muslim dapat mengikuti hasil sidang itu. Meski begitu, jikapun akhirnya tetap terjadi perbedaan pendapat soal penentuan hari raya, masing-masing kelompok diharapkan bisa saling menghormati.

"Silakan menjalankan Lebaran sesuai keyakinan masing-masing. Yang penting, harus saling menghargai dengan mengedepankan semangat persaudaraan. Jangan sampai perbedaan hari raya dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk memicu konflik," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yakni Dadong Irbarelawan dan I Nyoman Suisanaya, disebut meminta fee 10 persen kepada Dharnawati selaku kuasa direksi PT Alam Jaya Papua untuk menjadikan perusahaan tersebut rekanan pada program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Fee 10 persen dari nilai proyek yang dijanjikan kepada Dharnawati itu untuk mengurus pemenangan perusahaan ke Menakertrans Muhaimin Iskandar dan ke Badan Anggaran DPR (Banggar DPR). Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Dharnawati, Farhat Abbas, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/9/2011).

"Klien kami belum pernah setor ke Banggar, tetapi pernah dimintain sama Dadong dan Nyoman. Mereka minta, nanti mereka atur ke DPR," kata Farhat.

Baik Dharnawati, Dadong, maupun Nyoman menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) dengan alat bukti Rp 1,5 miliar. Namun, Farhat belum mengetahui besaran proyek yang dijanjikan untuk Dharnawati itu. Menurut dia, kliennya belum mendapatkan proyek apa pun. Dharnawati hanya dijanjikan akan mendapatkan proyek jika memberi fee. Sementara itu, Farhat mengklaim bahwa kliennya tidak jadi memberikan fee kepada kedua pejabat itu.

"Dari awal, dia (Dadong dan Nyoman) selalu mengatakan 10 persen di awal. Nanti bisa diadain proyek, dari enggak ada, jadi ada," ungkapnya.

Terkait uang Rp 1,5 miliar yang diduga digelontorkan Dharnawati untuk dua pejabat, Farhat mengatakan bahwa uang itu merupakan dana pinjaman. Kedua pejabat, setelah tidak berhasil mendapatkan fee, lantas meminjam kepada Dharnawati untuk tunjangan hari raya Lebaran. Kedua pejabat itu pun, lanjutnya, menjual nama Muhaimin. "Mereka menjual nama menteri. Katanya sepengetahuan menteri," ucap Farhat.

Sebelumnya, Farhat juga mengungkapkan bahwa nama Muhaimin disebut dalam surat penangkapan KPK untuk kliennya. Ketiga tersangka diduga akan memberikan uang itu kepada Muhaimin. "Iya, diduga secara bersama-sama ketiganya menyuap menteri, padahal belum tentu menteri menerima atau menyuruh, ya," ujar Farhat.

Sementara itu, pihak KPK belum dapat dimintai konfirmasi soal surat penahanan itu. Kasus dugaan suap terkait PPIDT ini melibatkan pengusaha wanita Dharnawati, Dadong selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi, serta Nyoman Suisanaya selaku Sekretaris Dirjen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT).

Ketiganya tertangkap tangan pada pekan lalu dan disangka melakukan tindak pidana suap terkait proyek PPIDT yang bernilai total Rp 500 miliar. Bersamaan dengan penangkapan ketiganya, KPK menyita uang Rp 1,5 miliar dari kantor Dadong di lantai 2 gedung P2KT sebagai alat bukti. Uang disimpan dalam kardus durian.

SANTIAGO, KOMPAS.com - Semua penumpang dan awak pesawat angkatan udara Cile yang berjumlah 21 orang, dinyatakan tewas di Samudera Pasifik dalam perjalanan ke kepulauan terpencil.

Menteri Pertahanan Cile Andres Allamand kepada jurnalis hari Sabtu (3/9/2011) waktu setempat mengungkapkan, "Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang kami lakukan bersama komandan angkatan udara, kami telah memperoleh kesimpulan bahwa semua penumpang dan awak pesawat meninggal dunia."

Operasi pencarian besar-besaran dilakukan hari Jumat waktu setempat di perairan sekitar Pulau Robinson Cruise di gugusan Kepulauan Juan Fernandez, kira-kira 700 kilometer (435 mil) sebelah barat pantai Amerika Selatan. Tim pencari menemukan puing-puing pesawat Cile itu di laut.

Sejauh ini, baru empat jenazah yang sudah ditemukan. "Kami menemukan dua jenazah perempuan dan dua jenazah laki-laki," kata Kepala Staf Angkatan Udara Cile, Maximiliano Larraechea.

Allamand mengatakan, pesawat Casa 212 bertenaga turboprop itu berupaya mendarat di pulau utama, namun gagal.  Angin kencang diduga menjadi faktor pesawat ringannya mengalami kecelakaan. Namun belum jelas penyebab utamanya.

Pihak Angkatan Udara Cile sebelumnya menyebutkan, ketika pesawat itu semakin dekat ke pulau, komunikasi radio pesawat hilang.

Juru bicara Pemerintah Cile Andres Chadwick mengatakan, jenazah yang teridentifikasi adalah Erwin Nunez, kopral angkatan udara; Galia Diaz dari Dewan Kebudayaan Nasional Cile; Roberto Bruce, wartawan jaringan TVN; dan Silvia Slager, produser TVN.

Di antara korban yang jenazahnya belum ditemukan adalah pembawa acara televisi Cile yang sangat populer, Felipe Camiroaga. Ia termasuk rombongan kru TVN yang akan menuju kepulauan, untuk melaporkan upaya rekonstruksi pasca-gempa besar dan tsunami yang melanda Cile, Februari 2010.

Seluruh Amerika Selatan berduka dan menyampaikan penghormatan kepada para korban musibah ini.

Paus Benediktus XVI menyampaikan rasa duka yang mendalam. "Bapa Paus sangat sedih setelah mendengar berita ini," kata Uskup Agung Santiago, Mgr Ricardo Ezzati. 

"Petir menyambar replika rumah tradisional Batak berbiaya sekitar Rp1,5 milliar tersebut merembet dengan sangat cepat mengakibatkan seluruh bangunan ludes menjadi abu," kata staf hubungan masyarakat TB Silalahi Center Fazar Syaifuhdin di Balige, Minggu.

Ia mengatakan, api cepat berkobar menyambar atap ijuk rumah bolon dan menyulut bahan bangunan dari kayu yang sangat mudah terbakar, ditambah hembusan angin kencang mengakibatkan api sulit dipadamkan hingga bangunan itu rata dengan tanah.

Setelah itu api dapat dipadamkan berkat bantuan tiga unit mobil pemadam kebakaran Pemerintah Kabupaten Toba Samosir ditambah mobil pemadam milik PT.TPL.

Disebutkannya, rumah bolon yang terbakar bukan merupakan situs atau artefak, tapi hanya replika rumah tradisional Batak yang mengikuti pakem-pakem arsitektur otentik dalam pembangunannya, yakni tanpa menggunakan paku sebagai penyambung dan dilengkapi gorga serta beratapkan ijuk.

"Untunglah petugas dari Polsek Balige dan anggota Batalion 125 Simbisa cepat datang membantu petugas pemadam kebakaran, hingga api tidak menjalar ke bangunan lainnya," katanya.

Padahal, lanjut dia, instalasi antipetir yang mampu mengcover hingga radius 100 meter telah dipasang di gedung museum Batak, namun ternyata kekuatan alam tidak bisa diprediksi.

"Kita bersyukur, api tidak sempat merembes ke sejumlah fasilitas perkampungan Batak yang ada di kompleks TB Silalahi Center tersebut," ujarnya.

Rumah bolon di perkampungan Batak kompleks museum Batak TB Silalahi terletak sekitar tiga kilometer dari kota Balige, ibu kota kabupten Toba Samosir, jaraknya berkisar 250 kilometer dari Medan, ibu kota provinsi Sumatera Utara.

Pada awalnya, menurut Fazar, bangunan itu difungsikan sebagai museum, namun semua koleksi artefak Batak bernilai tinggi yang ada di dalam, sebelumnya sudah dipindahkan ke museum Batak yang diresmikan Presiden SBY tanggal 18 Januari 2011 lalu.

"Musibah tersebut hanya menimbulkan kerugian material dan pengganti rumah bolon yang terbakar akan segera dibangun," katanya.

Rancang Perjalananmu di Sini

Rancang Perjalananmu di Sini

Rancang Perjalananmu di Sini

Rancang Perjalananmu di Sini