Apa Kabar Indonesia

WASHINGTON, KOMPAS.com — FBI dan Keamanan Nasional Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan nasional tentang ancaman Al Qaeda terhadap pesawat-pesawat kecil, beberapa hari menjelang peringatan 10 tahun serangan teroris pada 11 September.

Pihak berwenang Amerika seperti dikutip The Sunday Times,  Minggu (4/9/2011), mengatakan, tidak ada ancaman teroris yang spesifik ataupun yang kredibel pada peringatan 10 tahun serangan terhadap World Trade Centre dan Pentagon. Namun, mereka telah meningkatkan keamanan nasional sebagai langkah pencegahan.

Peringatan, yang dikeluarkan menjelang akhir pekan lalu, menyebutkan teroris kemungkinan menyewa pesawat pribadi dengan muatan bahan peledak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap mengatakan, panja mafia pemilu belum mengeluarkan rekomendasi hasil pemeriksaan kasus dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi. Alasannya, panja mafia pemilu masih harus memeriksa beberapa kasus terkait pemilu yang dilaporkan ke panja mafia pemilu.

"Kita belum mengeluarkan rekomendasi karena masih ada kasus-kasus yang dilaporkan ke panja dan masih harus diselidiki," kata Chairuman, di Jakarta, Jumat, (2/9/2011). Misalnya, kasus-kasus pilkada di daerah yang dilaporkan.

Jika pemeriksaan sudah selesai, lanjut Chairuman, panja mafia pemilu tentu akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah. Ia menambahkan, kasus-kasus pemilu, termasuk kasus dugaan pemalsuan surat MK, menunjukkan kinerja KPU tidak profesional.

Kinerja yang tidak profesional akan berdampak bagi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU. "Kalau KPU tidak dipercaya masyarakat, itu kan berbahaya," katanya.

Terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan pemalsuan surat MK itu, sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI (Polri) Komisaris Jenderal Sutarman di sela-sela acara halal bi halal di Mabes Polri, mengatakan, penyidik Bareskrim sulit membuktikan apakah pengguna benar-benar menggunakan surat MK yang diduga dipalsukan.

Alasannya, surat MK yang dikirim ke KPU ada dua surat. "Surat yang tidak asli justru distempel. Surat yang asli tidak distempel," kata Sutarman. Oleh karena itu, penyidik sulit membuktikan apakah pengguna benar-benar tahu atau tidak mana surat yang asli dan tidak asli.