Apa Kabar Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapal layar KRI Dewa Ruci memang memiliki "roh" yang mampu memikat banyak orang. Ribuan masyarakat China di Guang Zhou, China, tertib berbaris untuk masuk ke KRI Dewa Ruci saat KRI Dewa Ruci berada di Guangzhou dalam pelayaran.

Mereka cukup antusias ingin melihat dan mengenal KRI Dewa Ruci. "Saya heran, masyarakat China di Guang Zhou antre mau melihat dan memasuki KRI Dewa Ruci," kata seorang taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) yang ikut dalam pelayaran di China, Pandu Indramanto.

Sejak 5 Juli 2011, KRI Dewa Ruci menempuh pelayaran dari Surabaya-Filipina-China-Thailand-Batam, dan kembali ke Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2011. Antusiasme masyarakat China dapat dipahami karena sebelum KRI Dewa Ruci tiba di Guang Zhou, pemberitaan di koran lokal sudah muncul.

Mungkin, pemberitaan KRI Dewa Ruci yang diterpa badai saat akan memasuki China pun sudah menyebar meluas sehingga menambah rasa ingin tahu masyarakat China.

Masyarakat di banyak negara sebenarnya cukup mengenal KRI Dewa Ruci, seperti beberapa negara di Eropa. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat pun mengundang KRI Dewa Ruci untuk mengikuti acara peringatan hari Kemerdekaan AS tahun 2012.

Apa keunikan KRI Dewa Ruci sehingga seringkali mendapat sambutan yang meriah di beberapa negara?

Keunikan KRI Dewa Ruci sebenarnya terletak pada ketangguhan kapal dan para awak kapal (ABK) untuk berlayar dan menempuh berbagai samudera, teluk, dan selat di belahan dunia.

Ketangguhan, keberanian, dan sikap pantang menyerah para ABK KRI Dewa Ruci ternyata selama ini menjadi ujung tombak kesuksesan pelayaran KRI Dewa Ruci.

Dukungan ABK yang bekerja di dapur, di bagian mesin, di bagian navigasi, dan layar menjadi kekuatan dalam pelayaran KRI Dewa Ruci ke penjuru dunia untuk melakukan misi sebagai duta wisata dan duta diplomatik (soft diplomacy).

Kopral Dua Dodi, ABK di bagian dapur, mengungkapkan, memasak untuk para taruna, abk, dan perwira harus dilakukan setiap hari. "Namun, kalau ombak besar, ABK tidak bisa memasak karena barang-barang dan makanan bisa jatuh semua," katanya.

Sebagai pengganti, para ABK, taruna, dan perwira pun harus makan makanan kaleng yang disiapkan. Dukungan ABK menjadi penting dalam setiap pelayaran juga terlihat dari peran bintara yang bekerja di KRI Dewa Ruci. Misalnya, Bintara Utama Johanes Satoro.

Johanes Satoro sudah bekerja di KRI Dewa Ruci sejak tahun 1990. Johanes Satoro cukup menguasai bagian-bagian kapal, termasuk layar. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pemberian uang insentif bagi para ABK yang lebih besar.

Peran ABK untuk mendukung misi KRI Dewa Ruci sebagai duta wisata dan duta diplomatik sangat besar. Saat ini, dalam setiap pelayaran, ABK memang telah mendapat uang saku sebesar 15 dollar Amerika Serikat (AS). Uang sebesar 15 dollar AS per hari itu diberikan hanya pada waktu KRI Dewa Ruci bersandar di suatu negara.

Jadi, jika KRI Dewa Ruci bersandar di Perancis selama 3 hari, ABK hanya mendapat 45 dollar AS atau senilai Rp 360.000 dengan kurs Rp 8.000. Uang sebesar Rp 360.000 memang kurang jika ABK harus sedikit membeli barang-barang kebutuhan pribadi. Apalagi, uang itu harus dibawa pulang untuk keluarga.

Kapal pengganti
Daya tarik KRI Dewa Ruci tidak terlepas juga dari kehadiran para taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) dalam pelayaran ke luar negeri. Taruna AAL dapat mempraktikkan ilmu pelayaran, seperti astronomi, navigasi, komunikasi, dan kebaharian. Misalnya, taruna dapat mempraktikkan penggunaan tali temali layar secara manual.

Selain itu, dalam kunjungan ke banyak negara, para taruna juga mempraktikkan berbagai kesenian dan ketrampilan, seperi drum band, tarian-tarian tradisional, atau cocktail party di atas KRI Dewa Ruci.

Sayangnya, umur KRI Dewa Ruci sudah cukup tua. KRI Dewa Ruci diproduksi HC Stulcken Sohn di Hamburg, Jerman, tahun 1953. KRI Dewa Ruci kemudian masuk ke jajaran TNI AL. Memang ada wacana di jajaran TNI AL untuk mengganti kapal KRI Dewa Ruci.

"Rencana untuk menggantikan KRI Dewa Ruci itu sudah lama saya dengar. Namun, belum terrealisasikan," kata Komandan KRI Dewa Ruci Letkol Haris Bima.

Jika pimpinan TNI AL atau pemerintah ingin mengganti KRI Dewa Ruci, kapal pengganti sebaiknya tetap mempertahankan kekhasan atau keunikan yang dimiliki KRI Dewa Ruci.

Kekhasaannya adalah peralatan kapal, seperi layar, yang mengandalkan cara-cara tradisional dan manual. Dengan demikian, para taruna tetap dapat belajar kekompakan, kebersamaan, keberanian, dan memiliki karakter sebagai pelaut yang ulung.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin membenarkan, dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yakni Dadong Irbarelawan dan I Nyoman Suisanaya, berserta kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati, yang disangka melakukan percobaan penyuapan terhadap Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam surat penahanan terhadap Dharnawati, tertulis bahwa, "Kalau percobaan penyuapan pasti menyebutkan nama orang yang akan dicoba disuap," kata Jasin melalui pesan singkat, Jumat (2/9/2011).

Dharnawati, Dadong, dan Nyoman tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terpisah sesaat setelah diduga bertransaksi suap pekan lalu. Bersamaan dengan penangkapan, KPK menyita uang Rp 1,5 miliar dalam kardus durian yang ditemukan di kantor Dadong di gedung Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) Jakarta sebagai alat bukti.

Ketiganya lantas ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Dadong mendekam di Rumah Tahanan Cipinang, Nyoman di Rumah Tahanan Polda Metrojaya, sementara Dharnawati di Rumah Tahanan Pondok Bambu.

Sebelumnya kuasa hukum Dharnawati, yakni Farhat Abbas, mengungkapkan, dalam surat penahanan kliennya disebutkan bahwa dana Rp 1,5 miliar untuk Muhaimin. "Diduga secara bersama-sama ketiganya menyuap menteri padahal belum tentu menteri menerima atau menyuruh ya," ujar Farhat.

Namun, Farhat membantah adanya uang dari Dharnawati ke Muhaimin. Menurut dia, kliennya tidak mengenal Muhaimin dan tidak pernah memberikan uang kepada Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Saat ditanya soal uang Rp 1,5 miliar yang menjadi alat bukti suap, Farhat mengatakan bahwa uang itu merupakan pinjaman dari Dharnawati kepada dua pejabat Kemenakertrans. Kedua pejabat itu, lanjut dia, meminjam uang untuk tunjangan hari raya Lebaran setelah tidak berhasil meminta fee kepada Dharnawati.

Diakui Farhat, kliennya sempat dimintai fee 10 persen dari nilai proyek oleh dua pejabat Kemenakertrans itu. Menurut dua pejabat itu, kata Farhat, fee untuk mengurus pemenangan PT Alam Jaya Papua sebagai pelaksana proyek program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) ke Muhaimin dan ke DPR. "Mereka (Dadong dan Nyoman) menjual nama Muhaimin," ungkap Farhat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami temuan BlackBerry di sel tahanan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. KPK belum dapat memastikan darimana Nazaruddin mendapat BlacBerry dan siapa-siapa yang berkomunikasi dengan Nazaruddin melalui BlackBerry itu.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di Jakarta, Jumat (26/8/2011). "Waktu penyidik menjemput Nazaruddin di Rutan Brimob untuk diperiksa kemarin di KPK memang ditemukan BlackBerry di ruang tahanan Nazaruddin," kata Johan.

Saat ini, lanjut Johan, KPK masih mendalami darimana Nazaruddin mendapatkan BlackBerry. "Saya belum tahu siapa yang memberi. Yang berhubungan dengan Nazaruddin bisa keluarga atau pengacara," katanya.

Johan juga belum dapat memastikan siapa-siapa yang telah berkomunikasi dengan Nazaruddin melalui BlackBerry yang diperoleh.

Sebelumnya, Johan sempat menjelaskan bahwa alasan penahanan Nazaruddin di rutan Mako Brimob karena alasan keamanan. Tahanan Mako Brimob dinilai merupakan tahanan dengan keamanan yang ketat (maximum security).

Selain untuk tahanan tersangka kasus korupsi, tahanan Mako Brimob juga digunakan untuk menahan tersangka dalam kasus terorisme, termasuk tersangka kasus terorisme Umar Patek yang ditangkap di Pakistan.

Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam mengatakan, pihaknya akan mengusut jika ada temuan BlackBerry di ruang tahanan Nazaruddin. 

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sebuah BlackBerry berwarna putih milik tersangka kasus dugaan suap wisma atlet, Muhammad Nazaruddin, dari sel tahanannya di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, BlackBerry itu ditemukan dan disita penyidik, Kamis (25/8/2011) kemarin, saat menjemput Nazaruddin di sel blok B. "Disita waktu di ruang tahanan, diamankan kemarin," kata Johan melalui pesan singkat, Jumat (26/8/2011).

Penemuan BlackBerry dalam sel ini, lanjut Johan, akan menjadi pertimbangan KPK apakah akan mengabulkan permintaah pindah tahanan yang diajukan Nazaruddin atau tidak. Seperti diketahui, Nazaruddin minta dipindahkan dari Rutan Mako Brimob.

Jika tidak dipindahkan, Nazaruddin mengancam bungkam. "Kita dalami dulu, ini bisa jadi pertimbangan," ucap Johan.

Perihal BlackBerry dalam tahanan itu juga pernah ditanyakan penyidik kepada Nazaruddin. Namun, mantan anggota DPR itu enggan bicara dengan mengaku lupa.

Sementara kuasa hukum Nazaruddin, yakni Afrian Bonjol, saat dimintai konfirmasi wartawan mengaku belum mengetahui perihal penyitaan itu.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Istana Kepresidenan menjamin open house yang digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan pada Idul Fitri 2011 tak akan menimbulkan korban lagi.

Pada tahun lalu, seorang tunanetra, Jhony Malela (45), tewas akibat berdesak-desakan di pintu gerbang Sekretariat Negara. Tahun ini open house akan kembali digelar di tempat yang sama pada pada Selasa (30/8/2011).

"Belajar dari pengalaman tahun lalu, tentu sudah disiapkan langkah untuk tidak terulang lagi. Ada pengaturan yang lebih baik agar mereka tidak berdesakan di luar pagar, disiapkan tempat yang lebih lapang," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/8/2011).

Presiden beserta keluarga dijadwalkan akan melakukan open house di Istana Negara pada pukul 15.00-16.30. Khusus untuk penyandang tunanetra, Presiden akan memberikan bingkisan.

Julian mengatakan, Presiden akan meninggalkan Istana pada pukul 16.30, kendati masih banyak warga yang ingin bersilaturahim. "Beliau tetap akan meninggalkan Istana pada pukul 16.30. Namun, nanti akan ditunjuk siapa yang akan mewakili beliau untuk bertemu, bersalaman, atau menyapa para tamu yang memang sudah ada dan berencana mau salaman, silaturahim dengan Presiden," kata Julian.

Sementara itu, pada Selasa pagi, Presiden akan melakukan silaturahim dengan tokoh negara, anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, dan pimpinan pejabat lembaga tinggi negara. Pada Idul Fitri hari kedua, Presiden akan menghabiskan waktu bersama keluarga di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim penasihat hukum Zainal Arifin Hoesein, mantan ketua Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini jadi tersangka dalam kasus pemalsuan surat penjelasan MK, meminta kepada Bareskrim Polri agar melakukan gelar perkara bersama terkait penanganan kasus itu.

Andi Muhammad Asrun, salah satu pengacara Zainal mengatakan, pihaknya meminta agar gelar perkara diikuti tim pengacara, Komisi Kepolisian Nasional, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, serta Panja Mafia Pemilu DPR. Andi menilai, gelar perkara bersama diperlukan lantaran kepolisian mengalami kendala dalam penanganan kasus itu. Hal itu terlihat dari belum dijeratnya pengguna surat palsu yakni pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun auktor intelektualis.

Menurut Andi, hal itu terjadi lantaran ada tekanan politis dalam penanganan kasus itu. "Dengan gelar perkara, diharapkan proses penyidikan kasus itu dapat berjalan tanpa tekanan politis dari manapun. Selain itu, biar jadi terang persoalan ini. Hal-hal yang jadi hambatan dibuka," kata Andi saat menyerahkan surat permohonan ke Bareskrim Polri, Jumat ( 2/9/2011 ).

Dikatakan Andi, semua sudah jelas dalam proses di Panja Mafia Pemilu. Ada dugaan keterlibatan Dewi Yasin Limpo sebagai calon legislatif dari Partai Hanura yang diuntungkan dari surat palsu serta Andi Nurpati selaku anggota KPU saat itu. Seperti diketahui, hingga saat ini penyidik baru menjerat para pembuat surat palsu yakni Zainal dan Masyhuri Hasan, mantan juru panggil MK. Hasan telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Adapun Zainal tak ditahan.

"Jadi kita coba sama-sama. Langkah ini bukan bentuk intervensi. Tidak ada niat kami untuk itu," pungkas Andi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta tim pemerintah yang menangani permohonan arbitrase mantan pengendali Bank Century (Bank Mutiara) Rafat Ali Rizvi di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Amerika Serikat, dapat bekerja sungguh-sungguh untuk memenangkan perkara gugatan tersebut.

Sebab, Pemerintah RI pernah kalah dalam gugatan di ICSID dalam kasus proyek migas Karaha Bodas dan harus membayar 340 juta dollar AS, beberapa tahun lalu.

"Presiden berharap tim pemerintah dapat mengupayakan kemenangan menghadapi gugatan Rafat Ali Rizvi," kata Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar kepada Kompas, Jumat (2/9) petang tadi. Patrialis adalah salah satu menteri anggota tim pendukung penanganan gugatan Rafat di ICSID.

Menurut Patrialis, pemerintah yakin dengan prosedur yang dijalankan Bank Indonesia dan pemerintah untuk memberikan dana talangan dan memproses mantan pemilik Bank Century terkait kasus pidananya selama pengelolaan Bank Century.

Rafat bersama Hesham Al Warraq, terpidana in absentia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus tindak pidana korupsi Bank Century pada 19 Mei lalu, mengajukan gugatan arbitrase di Arbitrase Internasional yang disebut ICSID.

Sejauh ini, ada dua alasan gugatan diajukan Rafat dan Hesham. Selain merasa dirugikan terkait investasinya di Bank Century akibat kebijakan bailout pemerintah, mereka juga menilai vonis pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum 15 tahun penjara secara in absentia, melanggar hak asasi manusia (HAM). Untuk itu, keduanya menggugat Pemerintah RI senilai 75 juta dollar AS.

Secara terpisah, Kompas mendapatkan salinan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2011, yang ditandatangani Presiden Yudhoyono pada tanggal 11 Juli lalu, untuk memberikan penugasan kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo menangani permohonan Rafat Ali Rizvi di Arbitrase Internasional.

Dalam perpres tersebut, selain diberi wewenang untuk mengatur tatacara pengadaan jasa bagi pengacara negara, anggaran penanganan dari APBN, juga membentuk tim pendukung dan mengambil langkah-langkah untuk melancarkan tugas Presiden tersebut.

Agus diharapkan juga dapat berkoordinasi dengan Wakil Presiden Boediono serta melaporkan hasilnya kepada Presiden mengenai perkembangan kasus arbitrasenya.

Kepala Biro Humas dan Hukum Kementerian Keuangan Indra Surya yang dihubungi tak mau berkomentar. Ia meminta Kompas untuk menghubungi Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha dan Jubir Wakil Presiden Boediono.

Namun, Julian Aldrin saat dihubungi mengaku belum mendapat arahan dari Presiden Yudhoyono. Sedangkan Jubir Wapres Yopie Hidayat belum dapat dihubungi.

Sebagaimana diberitakan, Wakil Jaksa Agung Darmono menyatakan, Pemerintah RI melalui jaksa pengacara negara telah menunjuk seorang arbiter untuk menghadapi gugatan Rafat dan Hesham, yakni N Sonaraja, warga negara Australia keturunan Selandia Baru. (Kompas, 11/8/2011)