Apa Kabar Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Ambrolnya pintu limpasan saluran pembuangan Tarum Barat/Kalimalang ke saluran Kali Buaran berikut sebagian tanggulnya di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, sejak Rabu (31/8/2011) malam, membuat pihak Istana Kepresidenan, Jakarta, melakukan penghematan air.

Pasokan air untuk Istana Kepresidenan dan Istana Wakil Presiden, Kantor Gubernur DKI Jakarta, serta Gedung DPR RI turut terganggu akibat ambrolnya pintu limpasan dan tanggul tersebut. "Upaya penghematan air dilakukan seraya mengimbau lingkungan Istana Kepresidenan untuk (menggunakan air) seperlunya saja," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan, Jumat (2/9/2011).

Pada Jumat ini, menurut keterangan seorang petugas Palyja, Odor Hutabarat, Palyja telah memasok air sebanyak dua kali. Pada setiap pengiriman, truk air Palyja membawa 10.000 liter air. Sementara itu, pada Kamis malam kemarin, perusahaan air tersebut telah memasok air sebanyak 15 kali atau setara 150.000 liter air. Dengan demikian, sejak Kamis malam hingga Jumat ini, Palyja telah memasok sekitar 170.000 liter air.

Julian mengatakan, pelaksanaan penghematan air berhasil sehingga Istana Kepresidenan tidak mengalami kekurangan pasokan air. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun tak berencana berkantor di kediamannya di Puri Cikeas Indah akibat keterbatasan pasokan air ini.

Julian mengatakan, Istana Kepresidenan menerima informasi bahwa kerusakan pintu limpasan dan sebagian tanggul tersebut akan diperbaiki Ditjen Cipta Karya dan Kementerian Pekerjaan Umum selama tiga hari. Di ruang wartawan Istana Kepresidenan, yang kerap disebut bioskop, aliran air mati. Petugas di sana hanya menyediakan sebuah ember berisi air.

JAKARTA, KOMPAS.com -  Dalam acara buka puasa bersama para pimpinan media dan wartawan di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui masih banyak kekurangan, dalam pelaksanaan pembangunan di bawah pemerintahannya. Karena itu, Presiden meminta kabinet di bawah pimpinannya untuk bekerja lebih giat.

"Kabinet harus berlari lebih kencang, sprint, melakukan langkah ekstra untuk menutup kekurangan-kekurangan," ujar Presiden Yudhoyono, Jumat (26/8/2011), saat menyampaikan sambutan menjelang buka puasa bersama, di Istana Negara. Wakil Presiden Boediono dan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II mengikuti acara itu.

Kepada insan pers, Presiden menyampaikan pengalamannya selama melakukan Safari Ramadhan pada Senin (22/8/2011) hingga Jumat (26/8/2011) di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Daerah yang dikunjunginya antara lain Nagreg, Tasikmalaya, Banjar, Banyumas, Brebes, serta Tegal. Presiden pulang ke Jakarta dengan menggunakan kereta api dari Kota Tegal, Jateng.

Dalam Safari Ramadhan, rombongan mengunjungi komunitas nelayan/petani, sekolah, dan pesantren kecil. Sejumlah sekolah dikunjungi Presiden secara mendadak.

"Saya kecewa dan prihatin, karena sebagian sekolah tidak terawat. Saya tidak bisa membayangkan seorang anak selama enam tahun bersekolah di situ," ucap Presiden Yudhoyono.

Mendapati itu semua, Yudhoyono pun berjanji akan membuat crash program untuk mengatasi persoalan sekolah rusak.

Selain sekolah rusak, Presiden juga mendapati masih ada infrastruktur jalan yang rusak di sejumlah daerah.

Presiden lantas menceritakan pengalamannya naik kereta dari Tegal ke Jakarta. Kiri dan kanan rel dilihatnya kotor. Ia pun meminta sejumlah menteri yang juga naik kereta, untuk mengamati betul situasi tersebut.

"Kita harus lakukan upaya sangat serius untuk membuat negara makin bersih. Kalau lingkungan bersih, tidak ada lagi penyakit menular," katanya.

Menurut Presiden, kebersihan sangat penting. " Hidup di tempat yang kotor, orang akan menjadi tidak care, tidak teratur, dan tidak bersih," tuturnya.

Di tengah impitan semua kekuarangan itu, Presiden menekankan bahwa semua pihak sama-sama mempunyai peran yang menentukan untuk memperbaiki bangsa. Ia pun menyerukan, agar terjalin kerja sama erat antara pemerintah dan pers.

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III (Komisi Hukum) DPR RI kemungkinan besar akan mengembalikan delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disodorkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke pimpinan DPR RI beberapa waktu lalu.

"Pemerintahan SBY-Boediono sejauh yang kami dengar sudah menyampaikan delapan calon pimpinan KPK ke pimpinan DPR. Namun, patut diketahui puiblik bahwa rapat pleno internal Komisi III jauh hari sebelumnya meminta 10 nama calon pimpinan KPK untuk menjalani proses fit and proper test di Komisi III. Faktanya pemerintah hanya menyampaikan delapan nama calon pimpinan KPK," kata anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding, Sabtu (3/9/2011) di Jakarta.

Menurut politisi Partai Hanura ini, sesuai aturan, Komisi III bisa menerima atau menolak delapan nama calon pimpinan KPK yang disodorkan Presiden itu.

"Rapat pleno Komisi III ini dilaksanakan saat proses seleksi pimpinan KPK masih dilakukan Tim Seleksi Pimpinan KPK dan itu sudah kami informasikan. Faktanya hanya delapan nama calon pimpinan KPK yang disodorkan," ujar Syarifuddin.

Oleh karena itu, pekan depan Komisi III akan mengambil sikap apakah menerima atau menolak delapan nama calon pimpinan KPK itu. Menurutnya, delapan nama yang diajukan Presiden belum disetorkan pimpinan DPR RI ke Komisi III.

"Karena itu, fit and proper test di Komisi III belum dijadwalkan karena dari pimpinan DPR belum ada pemberitahuan dan delapan nama yang dikirim Presiden itu belum diberikan," kata Syarifuddin.

Seperti diberitakan, panitia seleksi pimpinan KPK telah memutuskan delapan nama calon pimpinan KPK yang akan diseleksi DPR untuk dipilih menjadi empat. Mereka akan mendampingi Ketua KPK Busyro Muqoddas. 

Berikut ini adalah delapan nama calon pimpinan KPK yang disusun berdasarkan peringkat:

1. Bambang Widjojanto

2. Yunus Husein

3. Abdulah Hehamahuwa

4. Handoyo Sudrajat

5. Abraham Samad

6. Zulkarnaen

7. Adnan Pandu Praja

8. Aryanto Sutadi

"Masa jabatan saya memang tinggal satu bulan lagi. Semua keputusan, saya serahkan ke Presiden. Melihat kondisi sekarang, kemungkinan akan diperpanjang," kata Sultan dalam acara Syawalan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY di Wates, Kamis.

Sultan juga menyerahkan sepenuhnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI. Pemerintah DIY tidak ada rencana apa pun terkait percepatan pengesahan RUUK.

"Keputusan RUUK tergantung DPR, karena masih dibahas di DPR. Kami serahkan sepenuhnya kepada mekanisme DPR," katanya.

Sebelumnya, anggota tim asistensi RUUK DIY, Aciel Suyanto, mengatakan bahwa jika masa jabatan gubernur diperpanjang, maka tenggang waktunya maksimal adalah satu tahun.

"Misal, kami diminta pendapat, artinya perpanjangan satu tahun RUUK DIY sudah selesai sehingga tidak perlu ada perpanjangan lagi," katanya.

Menurut dia, indikasi atau kemungkinan terjadinya tawaran perpanjangan tersebut dipastikan terjadi karena dari segi hukum kekuatannya memang belum ada.

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah hanya mengakomodir bahwa daerah istimewa diakui sebagai daerah istimewa tetapi mekanisme bagaimana pengisian jabatan Gubernur tidak diatur.

"Di pasal 229 dijelaskan keistimewaan Yogyakarta itu tetap, namun penyelenggaraan pemerintahan mengikuti Undang-undang. Artinya mekasnisme pemerintahannya jalan, ada DPRD dan dinas-dinas, tetapi pengisian jabatan kepala daerah tidak diatur. Yang diatur adalah yang tunduk pada UU Nomor 32 Tahun 2004 sepenuhnya, yakni daerah lain," katanya.